17:00 . Berkah Salat Dhuha, Guru TPQ ini Bisa Dapat Hadiah Umroh   |   16:00 . Bayi Penderita Kelainan Usus Akhirnya Meninggal   |   15:00 . Pentingnya Toleransi Beragama Ditanamkan Sejak Dini   |   14:00 . Perhatian Pemkab Tuban ke TPQ Diungkap di Hadapan 7000 Guru   |   13:00 . Tahun Ini Gaji Guru TPQ Naik 100 Persen   |   12:00 . Polres Tuban Raih Penghargaan Kategori Pelayanan Prima Dari Kemenpan-RB   |   11:00 . UMK Tuban Rp2,5 Juta, Begini Sikap Serikat Pekerja Nasional   |   10:00 . 15 Persen Balita di Tuban Masih Gizi Buruk   |   09:00 . Awas! Merusak Fasilitas Umum, Pidana 3 Bulan, Denda Rp50 Juta   |   08:00 . Bayi Alami Kelainan Usus Butuh Uluran Tangan Anda   |   07:00 . 7 Fakta tentang Menyusui   |   19:00 . Rekrutmen Panwascam   |   18:00 . Tutup Buku PTSL 2019, Begini Hasilnya   |   17:00 . Usia 81 Tahun Ikuti Nikah Masal, Begini Ungkapan Kebahagiaannya   |   16:00 . UMK Tuban Disahkan 2,5 Juta, Perusahaan yang Tak Sanggup Bisa Lakukan ini   |  
Fri, 22 November 2019
Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Friday, 04 October 2019 15:00

Duh...!!! Tahun Ini Ada 16 PNS Cerai

Duh...!!! Tahun Ini Ada 16 PNS Cerai

Reporter: Nidya Marfis H.

blokTuban.com - Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tuban, Kasubid Pembinaan dan kesejahteraan PNS, Gelur mengatakan, pada bulan Januari sampai Agustus 2019 jumlah PNS yang memohon cerai berjumlah 10 orang. Sedangkan, yang menerima surat keterangan cerai PNS berjumlah 6 orang.

"Total ada 16 PNS yang bercerai," ungkap Gelur, Jumat (4/10/2019).

Ia menjelaskan, apabila PNS tidak melaporkan perceraiannya sesuai PP nomer 45 tahun 1990, PNS yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban atau ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua, ketiga dan keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat.

"Harus melapor ke atasan terlebih dahulu," ungkapnya.

Lebih lanjut, pihak atasan yang menerima permintaan izin baik percerain atau izin perkawinan lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan, terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

"Apabila atasan melanggar akan kena sanksi salah satu hukuman disiplin berat," ujarnya.

Ia menambahkan, hukuman disiplin berat ada 3 macam, diantaranya penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama satu tahun, pembebasan dari jabatan dan pemberhentian tidak hormat sebagai PNS.

"Sesuai peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS," tandasnya. [nid/rom]

Tag : pns, cerai, kasus perceraian

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

  • Monday, 15 July 2019 16:00

    blokTuban.com Resmi Terverifikasi Dewan Pers

    blokTuban.com Resmi Terverifikasi Dewan Pers Media blokTuban.com mulai Senin (15/7/2019) resmi terverifikasi administrasi di Dewan Pers. Hal ini membuktikan bahwa portal media online ini, produk beritanya terpercaya dan mencerdaskan publik....

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Tuesday, 19 November 2019 14:00

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax PT Pertamina (Persero) kembali menjadi objek penipuan lowongan kerja. Kali ini ada pihak mengatasnamakan Pertamina mengumumkan lowongan kerja dan kemudian memanggil pendaftar untuk melakukan berbagai tes....

    read more