12:00 . Tahun 2019 Parkir Berlangganan Pemkab Tuban Target 8 M Lebih   |   11:00 . PN Tuban Adakan Baksos dan Khitan Massal   |   10:00 . Hujan Lebat Diprediksi Melanda Tiga Kecamatan Malam Nanti   |   09:00 . Apa Dampak Rencana Kenaikan Gaji Bagi Perangkat Desa di Tuban?   |   08:00 . Gaji Perangkat Desa Naik, PPDI: Kita Kawal   |   07:00 . Hal-hal yang Merusak Manfaat Berolahraga   |   20:00 . Satpol PP Akan Panggil Pemilik Warung Ilegal di Pasar Mondokan   |   20:00 . Permudah Pengurusan Berkas Purna Tugas BKD Kerjasama dengan Taspen   |   18:00 . Anggaran Normalisasi Suangai Mangunjoyo Capai Rp200 Juta   |   17:00 . Peringatan Dini Cuaca Buruk di Jatim, Bagaimana dengan Tuban?   |   16:00 . Penghasilan Meningkat, PNS Banyak Cerai?   |   15:00 . KPU Wajibkan Jajaran Nobar Debat Capres-Cawapres Putaran Pertama   |   14:00 . Kasat Intel Polres: Tidak Ada Unsur Pidana   |   13:00 . Satpol PP Ciduk Dua Orang Gelandangan   |   12:00 . BANGUNAN DI TUBAN INI TERKENAL ANGKER   |  
Thu, 17 January 2019
Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Thursday, 11 October 2018 17:00

Kampanye Lewat Medsos, Akunnya Harus Terdaftar

Kampanye Lewat Medsos, Akunnya Harus Terdaftar

Reporter: Mochamad Nur Rofiq

blokTuban.com - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) memperbolehkan partai politik (Parpol) berkampanye menggunakan media sosial (Medsos). Sebab, melaui Medsos diklaim lebih mudah menarik simpati masyarakat di era milenial.

Dalam PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu 2019 termaktub, jika Parpol maupun seorang caleg boleh berkampanye melalui sosial media sejak 23 September lalu hingga menjelang pemilihan. Namun, syaratnya akun Sosmed tersebut terdaftar resmi di KPU.

Komisioner KPU Tuban, Yayuk Dwi A.S mengatakan, saat ini sudah ada 9 Parpol yang mendaftarkan akun medsosnya ke KPU. Sehingga mereka bisa mencari dukungan masyarakat, khususnya dari sahabat dunia maya tersebut.

"Ada 9 Parpol yang mndaftarkan akun medsos ke KPU," kata Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Tuban ini.

Dipaparkan Yayuk, sapaan akrabnya, parpol yang telah mendaftarkan akun medsosnya antara lain, PKS, Gerindra, PPP, Demokrat, Hanura, Perindo, Nasdem, PDIP, dan Golkar. Sementara yang lain tidak atau belum mendaftar.

"Akun tersebut wajib ditutup pada hari terakhir masa kampanye," pungkasnya. [rof/col]

Berikut Bunyi PKPU Nomer 23 Tahun 2018 pasal 35 tentang Kampanye Medsos:

(1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e.

(2) Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat paling banyak 10 (sepuluh) untuk setiap jenis aplikasi.

(3) Desain dan materi pada Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

(4) Desain dan materi dalam Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. tulisan;
b. suara;
c. gambar; dan/atau
d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, dan yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

Pasal 36
(1) Pelaksana Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) kepada:
a. KPU, untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Peserta Pemilu Anggota DPR;
b. KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk Peserta Pemilu Anggota DPD dan DPRD Provinsi; dan
c. KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(2) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari
sebelum masa Kampanye.

(3) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir:
a. Model FK-MEDSOS.PRES, untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
b. Model FK-MEDSOS.DPR, untuk Peserta Pemilu Anggota DPR;
c. Model FK-MEDSOS.DPD, untuk Peserta Pemilu Anggota DPD;
d. Model FK-MEDSOS.DPRD-PROV, untuk Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi; dan
e. Model FK-MEDSOS.DPRD-KAB/KOTA untuk Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(4) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 4 (empat) rangkap untuk
a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;
b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya; dan
d. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Calon Anggota DPD sebagai arsip.

(5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan daftar akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bawaslu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya.

(6) Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditutup pada hari terakhir masa Kampanye

Tag : kpu, devisi, kampanye

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

  • Thursday, 03 January 2019 16:00

    Raker BMG 2019

    GM Bacakan SK, Inilah Leader Baru di Redaksi bB dan bT

    GM Bacakan SK, Inilah Leader Baru di Redaksi bB dan bT Dalam rangka menjalankan roda perusahaan di bawah naungan Blok Media Grup (BMG) dengan semangat mengawali tahun 2019 ini, ada penyegaran yang dilakukan pada anak-anak perusahaan BMG, termasuk dalam redaksi blokBojonegoro.com...

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Saturday, 10 November 2018 10:00

    Pengumuman: Seleksi dan Rekrutmen P2KTD PID Tuban

    Pengumuman: Seleksi dan Rekrutmen P2KTD PID Tuban Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Program Inovasi Desa (PID) Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Tuban, maka Tim Inovasi Kabupaten (TIK) PID membuka seleksi dan rekrutmen Pengelola Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa...

    read more