Reporter: Mochamad Nur Rofiq

blokTuban.com - Data seringkali masih dipandang sebelah mata dalam perumusan kebijakan pembangunan. Karenanya, tak jarang mencuat permasalahan kebijakan dari ketidaksesuaian data yang digunakan dalam perumusan tersebut.

Melihat persoalan itu, Kabid Pemerintahan Sekretariat Derah Provinsi Jawa Timur, Dwi Mardiana merekomendasikan setiap kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah harus berbasis data. Hal itu diungkapkan ketika mengunjungi Desa Sidodadi untuk melihat secara faktual Sistem Informasi Desa (SID) yang telah dibentuk.

"Seorang kades, camat, hingga Bupati sudah seharusnya membuat kebijakan berdasarkan data seperti SID ini," ujar Dwi Mardiana di sela-sela penilaian lapangan sinergitas kinerja kecamatan di Bangilan, kemarin.

Sehingga pihaknya menegaskan, apa yang disajikan datanya mencerminkan urusan wajib dan pilihan, sehingga memudahkan kebijakan yang akan direncanakan. Sebab ketepatan rencana perlu ditopang melalui pengkajian data yang sudah divalidasi melalui riset yang akuntabel.

Menurutnya, kajian tersebut selanjutnya direalisasikan dengan jalan melakulan pemberdayaan masyarakat secara nyata. Sehingga data yang ada itu memiliki nilai guna dan kebermanfaatan dalam perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Jadi, jika acuannya data pasti ke depan desanya is the best," pungkasnya menandaskan. [rof/rom]