12:00 . Bupati Resmikan Pasar Rakyat di Kenduruan   |   11:00 . 1.500 Kader NU Apel Siaga Pilkada Damai   |   09:00 . Kebakaran Kios Kopi di Semanding Berawal dari Sebotol Bensin   |   07:00 . 6 Cara Sederhana Mencegah Anak Stres karena PJJ   |   19:00 . Musim Penghujan, Harga Cabai Meroket   |   16:00 . Kesetrum, Warga Guwoterus Jatuh dari Pohon   |   15:00 . Penerimaan PBB-P2 2020 Lampui Target   |   14:00 . DIPA Tuban 2021 Sebesar Rp303 Miliar, TKDD Rp1,6 Triliun   |   13:00 . Kapolres Sebut Pria Meningalnya Tanpa Busana di Hotel Tuban Punya Riwayat Sakit Jantung   |   12:00 . Lapas Tuban Dikunjungi TPN Kemenpan RB   |   11:00 . Apel Pengamanan Pilkada, Polres dan Kodim Tuban Kerahkan Hampir 1000 Personel   |   08:00 . Mengintip Kerajinan Pelapah Pisang   |   07:00 . Membangun "Chemistry" Kuat dengan Percakapan Sederhana   |   19:00 . Begini Harapan Kades, Setelah Ganjar Pranowo Datangi Makam Sunan Bejagung   |   18:00 . Tingkatkan Pelayanan di Mapolres, Kapolres Operasionalkan Golf Car   |  
Wed, 02 December 2020
Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Monday, 24 July 2017 17:00

Wabup Akan Sisir Anggota HTI di Pemerintahan

Reporter: Moch. Sudarsono

blokTuban.com - Pasca dibubarkannya ormas Hizbut Tahrir Islam (HTI) oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tentu akan berdampak bagi  anggotanya di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Tuban.

Bahkan, bukan tidak mungkin, anggota HTI yang sudah bekerja di instansi pemerintahan akan terancam atas terbitnya Perppu tersebut.

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein mengatakan, akan mencari data-data PNS yang menjadi anggota Hizbut Tahrir Islam. Sebab, sudah jelas Ormas tersebut dilarang oleh pemerintah.

"Kita akan cari anggota HTI yang ada di pemerintahan, nantinya akan kita tindak lanjuti," ujarnya kepada wartawan usai Paripurna, di Gedung DPRD, Senin (24/7/2017)

Pemkab saat ini belum mengetahui data-data anggota HTI yang bekerja di pemerintahan. Namun, untuk mengetahui itu semua, pihaknya akan menggandeng kepolisian karena berkaitan dengan data.

"Kita akan koordinasi dengan kepolisian, jika terbukti anggota HTI bekerja di pemerintahan, maka akan kita beri pilihan," terang dia.

Pilihan pertama adalah mundur dari jabatan kepegawaiannya, jika tidak mau ya harus mundur dari HTI, karena sudah jelas Perppu melarang Ormas tersebut.

"Kalau tidak mau mundur dari HTI ya kita persilakan mundur dari PNS," pungkasnya. [nok/col]

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Tag : hti, ormas, pancasila



PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

  • Thursday, 26 November 2020 14:00

    Selamat, Kak Bibin Resmi Lepas Lajang

    Selamat, Kak Bibin Resmi Lepas Lajang Momen bahagia kembali dirasakan Keluarga besar Blok Media Group (BMG). Personil dari Blok Multimedia (anak perusahaan BMG), M. Tholibin resmi melepas masa lajangnya setelah menyunting pujaan hatinya, Siti Muza'roah....

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Tuesday, 19 November 2019 14:00

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax PT Pertamina (Persero) kembali menjadi objek penipuan lowongan kerja. Kali ini ada pihak mengatasnamakan Pertamina mengumumkan lowongan kerja dan kemudian memanggil pendaftar untuk melakukan berbagai tes....

    read more