Sejak tahun 2017 layanan kesehatan pemegang Surat Pernyataan Miskin (SPM) resmi dihentikan. Bagi masyarakat miskin yang tidak tercover program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetap ditangani Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui program Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISDA).
Hingga kini, warga miskin di Kabupaten Tuban yang telah menerima Kartu Indonesia Sehat Daerah (Kisda) sebanyak 9.572. Angka tersebut diprediksi akan terus naik hingga akhir tahun 2018.
Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menunjang program kesehatan bagi masyarakatnya yang miskin. Salah satunya melalui program Kartu Indonesia Sehat Daerah atau KISDA bagi yang belum tercover KIS dari pemerintah pusat.
Seperti halnya lembaga pendidikan umumnya, santri yang belajar di pondok pesantren juga mempunyai hari-hari khusus dalam satu pekan untuk beristirahat.
Kisruh mengenai silang pendapat soal kapan dan bagaimana pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) mengundang perhatian Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MH. “Hak pelaksanaannya serahkan ke Dewan Pers saja,” kata Bagir sebelum pulang dari Padang untuk menghadiri HPN 2018.
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Alhikmah Tuban mendatangkan tim Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia (PPMI) dari Yogyakarta, Senin (23/10/2017). Hal itu dilakukan guna melakukan Forum Group Discution (FGD) untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam hal bercerita.
Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Program JKN-KIS tersebut membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk menapat jaminan pelayanan kesehatan.
Terkait dengan kasus ditemukannya sejumlah Kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Blitar, Jawa Timur, BPJS Kesehatan dan JNE berkomitmen menindak tegas pelaku yang tidak melaksanakan distribusi sesuai prosedur yang berlaku.
Sempat tertinggal, akhirnya pencairan Dana Desa (DD) tahap satu di Kabupaten Tuban tuntas. Sebab, pada pekan ke dua bulan Juli lalu, terdapat satu desa di Kecamatan Singgahan yang tertinggal akibat kurang lengkapnya persyaratan administrasi.
Sejak 1 Januari 2014, Indonesia telah mengimplementasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN - KIS). Program tersebut merupakan salah satu dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).