Pencapaian pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-PP) di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban hingga saat ini telah mencapai hingga 51,50 persen, Rabu (24/5/2017).
Program pengampunan pajak atau tax amnesty telah berakhir pada 31 Maret lalu, dan pemerintah mengklaim sebagai tax amnesty paling berhasil di dunia. “Pada kenyataannya pencapaian program ini masih jauh di bawah target yang diharapkan,” ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Minggu, 2 April 2017.
Memasuki akhir periode pengampunan pajak atau tax amnesty, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban mencatat uang tebusan yang diterima saat ini mencapai Rp22 miliar.
Batas waktu penyampaian laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi akan habis pada 31 Maret 2017 mendatang. Namun, tingkat kepatuhan laporan SPT PPh Wajib Pajak orang pribadi di Tuban baru mencapai 60 persen.
Dinas pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban menyebut baru 9 desa di Kabupaten Tuban yang melunasi Pajak Bumi, Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2017.
Potensi perolehan Pajak Bumi, Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tuban mencapai Rp 28.104.660.029. Jumlah capaian tersebut, menurut Kepala Dinas pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah, Rini indrawati mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
Pemerintah Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban berharap adanya hadiah berupa uang atau dana yang diperuntukkan kepada desa berprestasi, dalam melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-PP).
Untuk mendapatkan prestasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercepat. Di Kecamata Kerek, Kabupaten Tuban masih ada beberapa kendala.
Untuk mencapai target Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di tahun 2017 ini, Pemerintah Kecamatan Parengan akan intensifkan kinerja Tim Pemungutan Kecamatan.
Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak memberlakukan kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahunan. Namun, akan ada denda bagi Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT PPh baik Orang Pribadi dan Badan.