Selain Pos Damkar yang berada di Tuban, saat ini telah didirikan Pos Pembantu Damkar di Kecamatan Jatirogo dan Rengel. Ke depan direncanakan pula didirikan Pos Pembantu Damkar di Kecamatan Singgahan dan Tambakboyo.
Puluhan petugas gabungan dari Satpol PP, BNNK, Polri dan TNI 0811 Tuban kembali melakukan razia disejumlah tempat kos-kosan yang berada di Bumi Wali Tuban, Minggu (31/3/2019).
Bupati Tuban, Fathul Huda menyampaikan data terkait perkembangan realisasi program Pemerintah Pusat di Kabupaten Tuban tahun 2014-2019. Terkait dengan Dana Desa, realisasi program bantuan Dana Desa tingkat Nasional itu mengalami kenaikan tiap tahun.
Proses pengisian jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban yang menjadi jatah Partai Golkar sudah tidak dapat diproses. Hal itu dikarenakan batas pengusulan jabatan dinilai sudah telat.
Hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 belum juga diumumkan hingga saat ini, Jumat (29/3/2019).
Setelah Kepala Puskesmas Widang, SP terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Polda Jatim, Pemkab Tuban akan memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan. SP merupakan anggota Korpri, dan melalui bagian hukum akan mengawal kasus ini sampai tuntas.
Adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Puskesmas Widang yang menyeret Kepala Puskesmas, SP mendapat sindiran pedas dari Ketua DPRD Miyadi. Ini merupakan kejadian sangat memalukan di wilayah kerja Dinas Kesehatan (Dinkes).
Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Tuban, Bambang Priyo Utomo menegaskan, semua puskesmas di wilayahnya sudah melaksanakan transaksi non tunai sesuai aturan. Setelah itu uangnya jadi milik pribadi, dan tak mungkin dicek satu persatu.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) pemotongan honor jasa pelayanan (Jaspel) kesehatan yang diterima para karyawan Puskesmas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang menyeret Kepala Puskesmas Widang berinisial SP langsung disikapi Pemkab Tuban. Bupati Fathul Huda mempercayakan Sekda Budi Wiyana untuk memberikan statmen ke media.
Penilaian Kabupaten dan Kota Layak Anak (KLA) tahun ini mengalami beberapa perubahan. Salah satunya terkait wilayah layak anak yang dinilai dari tataran wilayah lebih kecil mulai desa dan kecamatan.
