Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban dinilai lambat dalam menyikapi Raperda Disabilitas. Keberadaan Raperda tersebut sangat dinanti bagi penyandang cacat, setelah diundangkannya Undang-Undang no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban berencana akan membentuk Raperda tentang Disabilitas.<br /><br />Pembentukan Raperda bertujuan untuk menjamin hak-hak dari penyandang cacat fisik, agar mendapatkan pekerjaan sesuai amanat undang-undang.
Seorang disabilitas, Tuna netra asal Dusun Tanggung, Desa Kedungjambangan, Bangilan, Kabupaten Tuban luput dari perhatian pemerintah setempat. Mukti (62) namanya. Sejak umur 3 tahun ia mengalami kebutaan akibat terjatuh saat bermain bersama temannya.
Penyandang disabilitas di Tuban masih dapat dijumpai. Namun, disisi lain kehidupan mereka, uluran tangan atau bantuan sosial masih diperlukan guna meringankan beban yang dialaminya.
Dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) 936.768 di Kabupaten Tuban, sebanyak 255 merupakan penyandang disabilitas atau orang yang mempunyai keterbatasan fisik.