BNI Salurkan Bantuan TJSL untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban
BNI menyalurkan bantuan TJSL ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban. Program menyasar literasi keuangan, digitalisasi sekolah, dan pengelolaan sampah.
BNI menyalurkan bantuan TJSL ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban. Program menyasar literasi keuangan, digitalisasi sekolah, dan pengelolaan sampah.
Angka Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau disabilitas mental di Kabupaten Tuban, hingga saat ini masih terbilang tinggi. Kondisi ini, tentu perlu menjadi atensi tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban.
Seorang ibu di Kabupaten Tuban nekat menjual ginjalnya di tepi jalan protokol Tuban demi melunasi hutang anaknya yang berjumlah ratusan juta rupiah.
Kakek Sukimin (62), warga Desa Kembangbilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban itu akhirnya meninggal dunia setelah dihajar tetangganya sendiri pada 12 Juli 2022 lalu. Pelakunya bernama Warsidi (48), warga setempat yang mempunyai riwayat gangguan jiwa.
Kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih marak ditemui di lingkungan sekitar, baik secara seksual maupun emosional. Bahkan, data yang dihimpun blokTuban.com dari Dinas P3A Kabupaten Tuban, pada tahun 2021 lalu terdapat 102 kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang tercatat.
Terhitung sejak Januari 2022, Dinas Sosial Kabupaten Tuban tak hanya menangani urusan sosial, perempuan dan anak saja. Sesuai Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru, bidang yang ditangani bertambah yaitu urusan masyarakat dan desa, sehingga namanya sekarang Dinsos P3A, dan PMD Tuban.
Kabupaten Tuban belum bebas dari Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berseliweran di tempat umum. Salah satunya adalah S, ODGJ asal Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang yang keluyuran di sekitar Alun-alun Tuban dalam kondisi telanjang bulat.
Sebanyak 101 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri PNS Pemkab, TNI dan Polri akan dikeluarkan dari daftar penerima Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 tahun 2022.
Perbaikan data kemiskinan saat ini menjadi konsentrasi Pemerintah Kabupaten Tuban. Informasi dari Eko Julianto Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sejumlah warga akan dicoret dari data penerima bansos di tahun 2022 ini.