Kalideskop 2019 (5)
Selama Tahun 2019, Ada 234.523 Pengujung Destinasi Wisata yang Dikeloka Pemkab Tuban
Selama tahun 2019, jumlah pengujung destinasi wisata yang dikeloka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mencapai 234.523 pengujung.
Selama tahun 2019, jumlah pengujung destinasi wisata yang dikeloka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mencapai 234.523 pengujung.
Statmen Bupati Tuban, Fathul Huda terkait banyak proyek industri yang dimenangkan anak cucu Pertamina dan orang lokal hanya sebagai buruh menggegerkan publik di media sosial. Masukan yang diterima orang nomor satu di Tuban ini bahwa warganya tak berkesempatan ikut andil dalam proyek besar-besar di wilayahnya perlu ditinjau ulang.Â
Cuaca buruk dan ombak besar yang terjadi di wilayah pesisir utara Kabupaten Tuban membuat nelayan tak berani melaut.
Menjelang Pilkada 2020, Bupati Tuban, Fathul Huda melantik dan mengambil sumpah 295 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi jabatan Pimpinan Pratama, Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemkab Tuban di Pendapa Kridho Manunggal, Selasa (7/1/2020) malam.
Tips dari Ahli Agar Resolusi Keuangan Bisa Terwujud di 2020
Rumah milik salah satu warga di Dusun Bogang, Desa Beji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Selasa (7/1/2020) terbakar. Akibat kebakaran tersebut, rumah yang diketahui milik Rujuanto (44) mengalami kerusakan berat
Pasca mendapat instruksi dari Kepolisian Resort (Polres) Tuban tentang antisipasi tanggap darurat , segenap jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) yang ada di Bumi Wali segera mendirikan posko darurat tanggap bencana.
Menyongsong pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tuban tahun 2020. Poros Perubahan yang terdiri dari Partai Demokrat, PAN, Nasdem dan PPP terus menjalin komunikasi dengan partai-partai yang lain.
Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tuban mencatat, selama tahun 2019 Kejari Tuban berhasil mengamankan Barang Bukti (BB) berupa Pil Carnopen sebanyak 2.012 butir.
Selama tahun 2019, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tuban menangani empat perkara tindak pidana korupsi. Dari empat perkara tersebut, tiga diantaranya merupakan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh pejabat.