Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Tuban, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada 27 November 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban mulai menerima sebagian besar logistik yang dibutuhkan, Senin (4/11/2024).
Dua kasus yang ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban, sebagai anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama kepolisian dan kejaksaan telah diputuskan hasilnya.
Pada Senin malam, 28 Oktober 2024, pukul 18.30 WIB, logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur berupa surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah tiba di Gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban yang berlokasi di Jl. Manunggal, Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Tuban.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban telah mengumumkan hasil penerimaan sumbangan dana kampanye untuk Pemilihan Bupati (Pilbup) Tuban 2024.
Surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024 tiba di Gudang KPU Kabupaten Tuban, Jl. Manunggal, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding pada Kamis (24/10/2024) pukul 20.09 WIB.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban melakukan klarifikasi kepada satu perangkat desa di Desa Campurejo, Kecamatan Rengel, terkait dugaan pelanggaran netralitas dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), Jumat sore (25/10/2024).
Dua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban, Saiful Anwar dan Agus Umar Faruq, menghadiri undangan klarifikasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Jumat (25/10/2025) pagi.
Sebuah kecelakaan terjadi di Gang Dusun Gambor, Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, pada Rabu (23/10) siang. Insiden tersebut melibatkan sebuah sepeda motor yang tersangkut alat peraga kampanye (APK) berupa banner yang tergelantung di sisi kiri jalan.
Proses penelusuran dugaan politisasi Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) di Kabupaten Tuban terus berlanjut di tengah masa kampanye. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memulai langkah-langkah klarifikasi dengan memanggil beberapa pihak terkait.
Deklarasi Paguyuban Kepala Desa (PKD) resmi dilaksanakan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada 23 Oktober 2024. Organisasi baru ini dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat posisi kepala desa (kades) dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk advokasi dan pendampingan hukum bagi para kades.