Beberapa pekan terakhir ini sering kali terdengar keluhan petani di Kabupaten Tuban, yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.<br /><br />Ada yang menduga sulitnya pupuk yang diperoleh petani ini merupakan ada permainan dari mafia pupuk, sehingga terjadi kelangkaan di beberapa wilayah.
Dandim 0811 Tuban, Letkol Inf. Sarwo Supriyo membantah, atas apa yang disampaikan oleh ketua DPRD Kabupaten Tuban, Miyadi, Selasa kemarin, yang menyebut ada mafia pupuk ditengah kelangkaan pupuk bersubsidi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Pertanian Tuban memastikan hingga tahun 2017 akhir, stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Tuban aman.
Rencananya, sistem pencairan pupuk bersubsidi bagi para petani akan dipermudah. Jika sebelumnya petani mencairkan pupuk bersubsidi lewat Gapoktan, maka ke depan tidak perlu lagi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan pihak yang berhak menerima subsidi elpiji 3 kilogram (kg), dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga elpiji bersubsidi 3 kg.
Untuk meningkatkan hasil produksi jagung, pemerintah berencana akan memberi subsidi bibit bagi petani. Benih subsidi, rencananya akan di droping ke masing-masing kelompok tani sesuai luasan lahan.
Meski tersiar kabar pengurangan stok pupuk bersubsidi yang diterima Pemerintah Kabupaten Tuban tidak akan terjadi. Namun beberapa petani di pinggiran kota masih dibayang-bayangi sulitnya mendapatkan pupuk.
Klub kesebelasan Persatu yang masuk dalam grup V Liga 2 PSSI menjadi babak baru ajang mengembangkan kemampuan dalam dunia sepakbola tanah air. Untuk itu, mau tidak mau manajemen Persatu dituntut mempersiapkan pemain handalnya.
Persoalan pendistribusian pupuk bersubsidi yang kerap menuai masalah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Tuban. Bersama salah satu bank plat merah, sekitar 205.000 petani di Tuban bakal menerima kartu tani.
Jatah Pupuk Bersubsidi yang didapat Pemerintah Kabupaten Tuban hanya 110.546 Ton ditahun ini. Tentu saja jatah pupuk dari Pemerintah tersebut lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang mencapai 120.504 ton.