– DPRD Kabupaten Tuban melalui Komisi II bakal menggelar kembali pertemuan untuk mencari solusi konflik yang terjadi Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwan Sing Bio Tuban.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KP. Ronggolawe mengkritisi kali kedua berkas penyidikan kasus dugaan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (1) KUHP Jo pasal 315 KUHP Jo pasal 316 KUHP dikembalikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban pada penyidik Polres Tuban.
Aditya Halindra Faridzky atau biasa disapa Mas Lindra hampir dipastikan bakal kembali memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Tuban untuk periode 2025-2030.
Salawat Badar yang banyak dikenal oleh masyarakat muslim, bukan hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia, ternyata lahir di tengah situasi politik di Indonesia yang sedang memanas. Syair-syair dalam salawat tersebut menjadi jawaban atas keresahan masyarakat saat itu. Dan, bagaimana seharusnya sebuah tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan serta politik berjalan.
Partai NasDem Kabupaten Tuban resmi menyatakan bergabung ke dalam barisan pemerintahan Bupati Aditya Halindra Faridzky dan Wakil Bupati Joko Sarwono. Keputusan ini diambil menyusul pergantian kepemimpinan DPD NasDem Tuban dari Riyadi ke Prezly Di Okto untuk periode 2025-2029, Minggu (6/7/2025).
Rapat Paripurna DPRD Tuban terkait penjelasan nota keuangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan tahun 2025 berjalan lancar.
Harapan warga pengelola sumur minyak tua di Kabupaten Tuban akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM secara resmi bakal melegalkan aktivitas pengeboran minyak rakyat yang selama ini berjalan dalam bayang-bayang ketidakpastian hukum.
Kabupaten Tuban resmi ditetapkan sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI) Tahun 2025 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.
IKA PMII Tuban menilai perjalanan panjang proses hukum dugaan penghinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Temaji, Kecamatan Jenu, Suryanto terhadap kadernya Miftakhul Mubarok, belum menemui kejelasan. Setelah tujuh bulan sejak laporan dibuat, berkas perkara kini masih berstatus P19 di Kejaksaan Negeri Tuban.
Rapat Paripurna DPRD Tuban pada Rabu (28/5/2025) jadi sorotan. Pasalnya, saat Paripurna berlangsung terdapat anggota dewan yang sedang santai menghisap rokok elektrik dan yang lain asyik main handphone (HP) sendiri.