Kasus dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi kembali mencuat di wilayah Jawa Timur. Kali ini, Kepolisian Daerah (Polda) Jatim berhasil mengungkap praktik ilegal tersebut di Kabupaten Tuban.
Kabupaten Tuban kembali menjadi sorotan setelah kasus penyelundupan LPG bersubsidi, kali ini karena dugaan penjualan ilegal solar subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) ke wilayah Jawa Tengah.
Polri berhasil mengungkap modus operandi penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dengan harga nonsubsidi di dua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), masing-masing di Tuban, Jawa Timur, dan Karawang, Jawa Barat. Delapan tersangka telah ditangkap dalam kasus ini.
Unit Intel Kodim 0811 Tuban berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 840 tabung LPG 3 kg bersubsidi yang diduga akan dikirim secara ilegal ke Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Tuban berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Polres Tuban mengamankan sebuah truk bermuatan 1,5 ton bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang diduga bersubsidi di wilayah Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Senin (20/1)
PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2025. Langkah ini dimungkinkan setelah ditandatangani kontrak perjanjian terkait Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 antara Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, H. Eko Wahyudi, menegaskan komitmennya untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Tuban.
Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita, menyatakan penolakan tegas terhadap rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tidak memberikan subsidi BBM kepada driver ojek online (ojol).
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat mekanisme distribusi pupuk bersubsidi demi memastikan penyalurannya tepat waktu dan tepat sasaran.