Jalan Rusak di Tuban Diklaim Hanya 9,8 Persen
Jalan rusak di Kabupaten Tuban diklaim Dinas Pekerjaan Umum (PU) tinggal 9,8 persen.
Jalan rusak di Kabupaten Tuban diklaim Dinas Pekerjaan Umum (PU) tinggal 9,8 persen.
Kepala Dinas Pekerjan Umum (PU) Tuban, Choliq Chunaisih, mengatakan akses jalan rusak yang menghubungkan antara Kecamatan Palang dan Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan diperbaiki pada pertengahan bulan Maret 2016 mendatang.
Warga Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, tampaknya kesal dengan kerusakan jalan akses kecamatan yang melintasi lingkungan mereka.
Jalan Desa Genaharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, mengalami kerusakan cukup parah sejak delapan tahun terakhir.
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tuban melakukan pemanggilan kepada tiga perusahaan besar yang ada di Desa Rahayu, Kecamatan Soko pada Senin (21/12,2015) pagi. Pemanggilan dilakukan karena adanya laporan tentang bau tidak sedap yang diduga berasal dari perusahaan yang ada di sana.
Kemacetan panjang terjadi di Jalan Panglima Sudirman (Pangsud), terlihat kendaraan padat merayap dari lampu merah Jalan Pangsud sampai jalan raya di Desa Dasin, Kecamatan Jenu.
Bupati Tuban, Fathul Huda, mengingatkan kepada semua perusahaan yang ada di Tuban agar berperan dalam pengentasan kemiskinan di Bumi Wali.
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Tuban mulai melakukan sosialisasi Upah Minimum Kerja (UMK) kepada sejumlah perusahaan yang ada di Tuban.
Acara Gerakan Bersama Membantu Masyarakat Miskin (Gema Tumaskin) yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban bersama Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tuban dilaksanakan di Pendopo Kridha Manunggal Kabupaten Tuban, Senin, (30/11/15) pagi.
Perusahaan-perusahaan yang berdiri di Kabupaten Tuban, sejauh ini dianggap masih enggan melakukan simulasi tanggap bencana. Padahal, bencana bisa mengintai setiap saat apabila ada kegagalan di proses pelaksanaan industri. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban berharap, semua perusahaan mau berkordinasi sejak awal dengan pemerintah. Termasuk mengenai potensi bencana akibat industri yang dijalankan.