Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), melakukan kunjungan ke Tuban dalam rangka memastikan operasi kilang minyak PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) di Desa Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Sabtu (26/12/2015).
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) tidak banyak berkomentar ketika berkunjung di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) langsung melakukan plant tour, begitu tiba di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Sabtu (26/12/2015).
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), berencana akan mengunjungi kilang minyak PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) selama dua jam ke depan.
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) akhirnya sampai di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Desa Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
Penjagaan ketat dilakukan petugas gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polres Tuban di luar area PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI).
Kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) di PT.Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) Desa Remen, Kecamatan Jenu pada hari ini Sabtu (26/12/2015) sudah ada kordinasi dengan Muspika Jenu.
Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla (JK), akan berkunjung ke Kabupaten Tuban lebih cepat dari jadwal sebelumnya.
Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), berencana mengunjungi kilang minyak PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) yang ada di Desa Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
<p dir="ltr" style="color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;">Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban mengingatkan pemerintah agar memperketat pengawasan pupuk bersubsidi. Anggota Komisi B DPRD Tuban, Cancoko, menyebutkan peredaran pupuk bersubsidi rawan penyelewengan sehingga perlu dilakukan pengawasan yang ketat, terutama di tingkat pendistribusian.