Pungutan liar atau pungli kembali terjadi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengurusan sertifikasi tanah. Karena itu, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Negara (BPN), Lalu Riyanta mengimbau agar masyarakat melakukan sendiri sertifikasi tanah mereka.
Dana Sosial (Dansos) keuntungan dari pengelolaan dana eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (eks PNPM) dari simpan pinjam perempuan (SPP) di Kecamatan Bangilan akan dibagikan kepada 14 Pemerintah Desa (Pemdes) sebesar Rp99,9 juta. Dana itu sebagai dana profit sharing dan dana sosial yang diatur dalam SOP dan kesepakatan Musyawarah Antar Desa (MAD) Januari lalu.
Pengobatan gratis yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur bersama Pundi Amal Peduli Kasih, di hari ketiga terbilang sukses.
<div dir="auto">Pasca mengikuti pembinaan teknis Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), enam camat baru di Kabupaten Tuban akan mendapat wewenang baru. Namun wewenang tersebut harus melalui pelantikan dari pihak Badan Pertanahan Nasional.</div>
Pasca Musyawarah Antar Desa (MAD) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahunan eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Kecamatan Bangilan, Tuban, (26/2/2017) lalu, mengklaim kolektabilitas rendah dan surplus cukup tinggi.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa timur resmi menggelar pengobatan gratis, bekerja sama dengan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Kegiatan bakti sosial ini diselenggarakan di Balai Desa Kebomlati Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, Rabu (8/3/2017).
Puluhan pendekar Pagar Nusa (PN) Cabang Tuban, Jawa Timur mengikuti pendidikan kilat (Diklat) Pelatih. Agenda yang berlangsung dua hari (4-5/3/2017) itu digelar di gedung Pimpinan Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Tuban.
Tingginya tunggakan kelompok dana bergulir yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) berimbas pada tersendatnya dana sosial yang akan disalurkan pada desa.
Permasalahan tunggakan dana bergulir pada kegiatan eks-PNPM di hampir seluruh kecamatan di Indonesia pada umumnya sering kali terjadi. Fenomena tersebut menjadi titik kritis bagi para pengurus Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dalam upaya pencegahan.
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) atau yang sering disebut eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Jatirogo mendesak pemerintah guna membuat regulasi pengamanan aset PNPM. Landasan hukum tersebut dibuat, agar aset berupa fisik, ekonomi, dan kelembagaan eks-PNPM tetap lestari dan berkembang.