Dua kebijakan yang diberlakukan awal 2017 ini, PP nomor 60 tahun 2016 dan Surat Keterangan Tidak Mampu SKTM yang digantikan Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISD) memicu unjuk rasa oleh PC PMII Tuban, Rabu (18/1/2017). Bersama aksi tersebut sejumlah tuntutan ditujukan DPRD Tuban. Saat aksi, sempat terjadi adu dorong antaran demonstran dan aparat kepolisian, lantaran para demonstran merangsek memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Tuban, akibatnya satu demonstran pingsan.
Hadangan aparat kepolisian mewarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan Pengurus Cabang Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tuban, Rabu (18/1/2017). Akibatnya, satu demonstran, Zainul Muttaqin tidak sadarkan lantaran mendesak masuk gedung.
Lantaran komunikasi yang dijalin dengan anggota DPRD buntu, suasana kian memanas. Demonstran mendesak untuk merangsek masuk dalam gedung dewan. Namun tidak mudah, sebab sejumlah aparat kepolisian menghadang di pintu masuk, alhasil, para pemuda yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tuban itu terlibat adu dorong dengan aparat, Rabu (18/1/2017).
Segenap pemuda yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tuban menuntut dua kebijakan pemerintah yang dinilai belum tepat, Rabu (18/1/2017). Dua isu terkait kebijakan baik secara nasional maupun lokal perlu dipertimbangkan kembali. Pertama kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban yang menghapus pelayanan kesehatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang digantikan Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISD). Terlihat para demostran menggelar orasi di bundaran patung.
Segenap pemuda yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tuban menuntut dua kebijakan pemerintah yang dinilai belum tepat, Rabu (18/1/2017).
Bulan ini, masing-masing desa harus rampung dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Hal tersebut disampaikan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Jatirogo, Prawito saat ditemui blokTuban.com di kantornya, Rabu (18/1/2017).
Sejak 2014 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) telah berakhir, sehingga berubah istilah menjadi eks PNPM. Namun dana tersebut masih begulir hingga saat ini, yang ditangani oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Bahkan jumlah uang yang dikelola berjumlah miliaran rupiah.
Hingga saat ini dana eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terus bergulir. Dalam meminimalisir penyelewengan dana yang cukup besar itu, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Bangilan selalu melaporkan kekayaan asetnya ke pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Tuban.
Sejak tahun 2014 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) telah berakhir, sehingga berubah istilah menjadi Eks PNPM. Namun dana tersebut masih begulir hingga saat ini, yang ditangani oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Bahkan uang yang dikelola berjumlah miliaran rupiah.
<div dir="auto"> Guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tuban berkonsentrasi pada penurunan angka kemiskinan.</div> <div dir="auto"> </div>