Sejak 1 Januari 2014, Indonesia telah mengimplementasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN - KIS). Program tersebut merupakan salah satu dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Peringati hari ulang tahun (HUT) ke-49, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau yang kerap disebut BPJS Kesehatan, akan menyelenggarakan bulan deteksi dini 'Kanker Serviks'. Kegiatan tersebut diperuntukan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di seluruh Indonesia, mulai tanggal 13 Juli s/d 31Juli 2017.
Tujuh di antara 17 desa di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban hingga saat ini belum mendaftarkan perangkatnya di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Dari 311 desa di Kabupaten Tuban, sedikitnya baru terdapat sekitar 52 desa yang telah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menerapkan kebijakan khusus, terkait prosedur pelayanan menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang. Layanan diberikan kepada peserta JKN-KIS yang sedang mudik lebaran tahun ini.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah memasuki tahun ketiga. Sudah ketiga kalinya berturut-turut BPJS Kesehatan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) dan BPJS Kesehatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 oleh Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan DJS dan BPJS Kesehatan Tahun 2016. Dimana istilah WTP, saat ini sudah digantikan dengan istilah Wajar Tanpa Modifikasian (WTM).
n Tuban meminta agar pihak Puskesmas terus mensosialisasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Mandiri kepada masyarakat, Selasa (11/4/2017).
Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISD) yang diperuntukkan warga miskin telah di saat ini telah dipersiapkan. Saat ini, terdapat sekitar 5.120 kartu telah siap didistribusikan.
Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Tuban, Wahyu Hutomo mengatakan terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawan sebagai peserta jaminan sosial.
Klaim atas program Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor. Cabang Pembantu (KCP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Tuban mendominasi. Tercatat sepanjang 2016 klaim JHT mencapai Rp 1,5 miliar.