‘’Bila rakyat berani mengeluh, Itu artinya sudah gasat’’. Gasat bermakna gawat, genting, darurat, atau sudah keterlaluan. Menurut Google, kata ‘gasat’ ini sering digunakan untuk menggambarkan situasi yang kritis, berbahaya, atau puncak dari sebuah masalah yang memerlukan tindakan tegas.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban siapkan anggaran ratusan miliar, untuk meningkatkan infrastruktur jalan poros desa yang ada di Kabupaten Tuban.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemkab Tuban pada Kamis (21/03/2024) di Pendopo Krido Manunggal Tuban. Keseluruhan ada 36 orang yang dimutasi mulai dari pejabat Eselon III dan IV serta camat.
Sejak 1 Januari 2022 sampai 6 September 2023, Kementerian Kominfo menemukan 9.052 situs pemerintahan yang disisipi konten perjudian.
Kuota Haji Indonesia di tahun 2024 mendatang mulai banyak ditanyakan oleh calon jemaah haji yang masuk list tunggu. Kementerian Agama (Kemenag) telah menerima surat dari Pemerintah Arab Saudi terkait kuota haji tahun depan.
Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 3 September 2022, membuat sejumlah masyarakat bersuara. Salah satunya, DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Tuban.
Rapat paripurna DPRD Tuban tentang jawaban Pemerintah terhadap laporan banggar dan Pu Fraksi-fraksi tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021 molor hampir dua jam, dari undangan pukul 09.00 Wib, Kamis (23/6/2022).
Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akhirnya resmi disahkan menjadi Undang-undang pada Selasa (12/4/2022) melalui rapat paripurna DPR RI ke-19. Lahirnya kebijakan tersebut merupakan wujud dari keberpihakan negara pada banyaknya korban kasus kekerasan seksual.
.jpg)
Meski harga minyak mentah dunia terus melonjak akibat konflik Rusia-Ukraina, pemerintah dan PT Pertamina (Persero) memastikan harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tidak naik. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat yang saat ini banyak menggunakan Pertalite.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, akan menyediakan minyak goreng dengan harga yang terjangkau kepada seluruh masyarakat.