Skip to main content

Category : Tag: Fit


FITRA: Anggaran Pilkades 1M Lebih, Tidak Perlu Biaya Pendaftaran

<span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA)</span>&nbsp;Jatim menilai dengan dianggarkannya dana 1 miliar lebih dalam Pilkades serentak 2016, maka sudah tak seharusnya ada biaya pendaftaran bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai peserta pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Tuban.

Apa Kabar Bumi Wali?

Gema Takbir di Bumi Wali

Gema takbir berkumandang di seluruh penjuru Kabupaten Tuban. Seperti halnya sebagian besar masyarakat Indonesia, di Tuban, warganya juga berbondong-bondong melaksanakan Shalat Idul Fitri hari ini, Rabu (6/7/2016).

Kapolres Imbau Pelaksanakan Takbir di Masjid

Kapolres Tuban, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fadly Samad mengimbau agar pelaksanaan takbir malam Idul Fitri 1437 Hijriah cukup dilaksanakan di masjid masing-masing saja.

Jika Perusahaan Tidak Beri THR, Bisa Diadukan

Tunjangan Hari Raya (THR), merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan bagi perusahaan kepada tenaga kerja. Namun, kerap kali ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan, karena tidak memberikan hak dari tenaga kerja tersebut.

Empat Prioritas Dana Desa

Dana Desa (DD) ataupun Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diperuntukkan bagi kesejahteraan untuk setiap desa. Dana tersebut adalah wujud daripada komitmen pemerintah, untuk mensejahterakan masyarakat desa melalui pembangunan.

Fitra Merekomendasikan UU Desa

Forum Indonesia Transparansi untuk Anggaran (Fitra), menyampaikan beberapa Rekomendasi tentang UU desa, terkait dengan anggaran Dana Desa (DD), yang nantinya diharapkan akan bisa dibawa saat Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten.

Awas..! Banyak Kades Jadi Pelaku Proyek

Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dalam pelaksanaannya mengundang sejumlah perhatian dari beberapa pihak, tak terkecuali perhatian itu datang dari Ketua DRPD Kabupaten Tuban, Miyadi. Sebab, anggaran dana yang ditujukan untuk pembangunan dan kesejahteraan desa tersebut, dalam prakteknya tidak berjalan dengan maksimal.

Banyak SDM Perangkat Desa yang Belum Profesional

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) menyisakan banyak masalah, diantaranya pembangunan yang dinilai sebagian pihak tidak maksimal, dan juga proses penyampaian Laporan Keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) yang dikerjakakan oleh perangkat desa juga masih belum optimal.