Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang berjalan di sejumlah desa di Kecamatan Soko pada awal 2019 ini ternyata belum maksimal dalam pelaksanaannya. Terbukti, ada desa yang baru sekitar 50 persen kuota yang terpenuhi, meski demikian pihak desa setempat optimis bisa memenuhi target.
Kasus korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) anggaran tahun 2017 yang menjerat Kepala Desa (Kades) Mojoagung Siti Ngatina (40) dan suaminya Makmur (46), telah memasuki tahap persidangan dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Program TNI Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tuban ke-104 tahun 2019, telah menuntaskan infrastruktur jalan, musala hingga pos kampling. Terwujudnya infrastruktur tersebut berkat kerja bakti TNI dan warga setempat.
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana (Dispemas dan KB) Kabupaten Tuban terdapat 39 desa yang kepala desa (Kades) dan Perangkat Desanya mendapatkan tambahan penghasilan dikarenakan tidak memiliki tanah bengkok.
.png)
Desa Demit, Kecamatan Jatirogo, Tuban dikenal sebagai sentra bata merah. Mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya dari produksi bata. Desa ini sudah terkenal sejak dulu sebagai daerah industri bata merah.
Hingga sampai akhir Januari 2019, desa yang melakukan proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 1 di Kabupaten Tuban lebih lambat dibandingkan dengan proses pencairan Dana Desa (DD) tahap 1.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban, Budi Wiyana menyatakan, Dana Desa (DD) tahap I sudah bisa dicairkan. Desa dapat mengajukannya mulai bulan Januari.
Sejak dicanangkan pemantapan potensi desa pada awal tahun 2018 lalu, Desa Bulurejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban berangsur merealisasikan sejumlah program dengan menonjolkan sisi-sisi ikonik di sejumlah titik.
Salah satu hasil pertemuan ribuan perangkat desa dengan presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di Istora Senayan Jakarta, Senin (14/1/2019) lalu, adalah akan dilakukannya penyetaraan gaji perangkat desa dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II A. Pemerintah akan melakukan revisi PP Nomer 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban, Ahkmad Wahyudi menyatakan, pihaknya beserta anggotanya tengah menanti komitmen dan janji Persiden Joko Widodo yang akan menyetarakan gaji perangkat desa setara dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II A.
