Edy Purnomo*
blokTuban.com - Ada satu pertanyaan mendasar dalam kehidupan bernegara: kepada siapa sebenarnya para pemegang kekuasaan mengabdi?
Pertanyaan ini terasa relevan ketika melihat dinamika politik Indonesia. Perebutan pengaruh, kompromi antarelite, pembagian kekuasaan, hingga berbagai keputusan politik yang melibatkan kepentingan kelompok memperlihatkan bahwa politik tidak pernah benar-benar lepas dari relasi kuasa.
Masing-masing memiliki kepentingan. Masing-masing memiliki jaringan. Dan hampir semua memiliki tuannya.
Ada yang mengabdi kepada partai politik, ada yang kepada pemimpin yang membesarkannya, ada yang kepada kelompok, jaringan ekonomi, keluarga, bahkan kepada kekuasaan itu sendiri.
Persoalannya, di mana posisi negara dalam seluruh relasi tersebut?
Kita pernah mendengar istilah Korea yang dipopulerkan politikus Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Istilah tersebut menjadi perbincangan setelah pernyataannya dalam rapat DPR bersama Mahfud MD. Saat membahas RUU Perampasan Aset, Bambang Pacul menggambarkan anggota DPR sebagai Korea-Korea yang mengikuti perintah bos masing-masing.
Pacul bahkan menggambarkan bagaimana sikap politik seorang anggota parlemen bisa berubah ketika mendapatkan instruksi dari pimpinan partai.
Pernyataan tersebut mungkin disampaikan sebagai seloroh politik. Namun, ada sesuatu yang menarik sekaligus menggelisahkan untuk direnungkan.
Jika seorang anggota parlemen bisa berbicara keras dalam ruang sidang, tetapi harus menghentikan sikapnya ketika mendapat instruksi dari pimpinan partai, sejauh mana independensi seorang wakil rakyat dalam menjalankan mandatnya?
Ini bukan semata-mata persoalan Bambang Pacul atau partai politik tertentu. Pernyataan itu justru membuka ruang untuk melihat persoalan yang lebih besar dalam kehidupan politik kita: loyalitas kepada individu yang berpotensi mengalahkan kepentingan negara.
Dalam politik, proses kaderisasi merupakan sesuatu yang wajar. Partai membutuhkan regenerasi, organisasi membutuhkan penerus, dan seorang pemimpin tentu ingin melahirkan kader yang mampu melanjutkan perjuangannya.
Namun, ada pertanyaan yang perlu diajukan: kader seperti apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan?
Apakah kader yang memiliki kapasitas berpikir mandiri, integritas, dan keberanian mengambil keputusan? Ataukah kader yang dipersiapkan untuk selalu mengikuti kehendak orang yang membesarkannya?
Di sinilah persoalannya menjadi lebih serius.
Ketika seseorang mengader orang lain dengan harapan kelak kader tersebut akan selalu mengikuti dirinya, proses kaderisasi berpotensi berubah menjadi reproduksi loyalitas personal.
Seorang pemimpin membesarkan kader yang loyal kepadanya. Kader tersebut mendapatkan posisi, akses, dan kesempatan. Ketika suatu saat menduduki posisi kepemimpinan, dia kemudian melakukan hal serupa kepada orang-orang yang berada di bawahnya.
Pola itu terus berulang.
Pemimpin berganti, generasi berganti, jabatan berpindah, tetapi budaya kepatuhannya tetap dipelihara. Orang-orang baru bermunculan dengan membawa pola hubungan kekuasaan yang diwariskan pendahulunya.
Akhirnya, regenerasi hanya menghasilkan orang-orang baru yang memiliki hubungan ketergantungan serupa dengan para pemimpin sebelumnya.
Yang diwariskan bukan semata-mata ideologi, visi, atau nilai perjuangan, melainkan juga loyalitas kepada individu.
Persoalan menjadi jauh lebih besar ketika budaya loyalitas personal tersebut masuk ke dalam penyelenggaraan negara.
Dinamika politik belakangan ini memberikan gambaran menarik. Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden pada 12 November 2026 terjadi setelah serangkaian polemik mengenai persyaratan pencalonan, putusan pengadilan, dan tekanan politik di parlemen.
Sebelumnya, sedikitnya 120 anggota DPR menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat yang berkaitan dengan upaya pemakzulan Gibran. Rencana pembahasan di rapat paripurna DPR akhirnya dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR.
Peristiwa ini bukan sekadar tentang seseorang yang mundur dari jabatan publik. Ada persoalan yang lebih besar mengenai hubungan antara hukum, kekuasaan, partai politik, dan kepentingan para elite.
Persoalan Gibran juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika hubungan politik Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Dua tokoh yang pernah berada dalam satu konfigurasi politik kini menghadapi berbagai dinamika hubungan kekuasaan yang menjadi perhatian publik.
Kita tentu tidak bisa begitu saja menyimpulkan bahwa setiap peristiwa politik tersebut merupakan hasil kesepakatan atau pertarungan kepentingan tertentu. Namun, rangkaian peristiwa itu memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh relasi antarelite terhadap arah politik nasional.
Di tengah situasi tersebut, ada satu pertanyaan yang layak diajukan: apakah negara sedang bekerja berdasarkan kepentingan publik, atau justru harus terus menyesuaikan diri dengan dinamika dan kepentingan para pemegang kekuasaan?
Dalam sistem demokrasi, lembaga negara dibentuk untuk menjalankan fungsi dan kewenangan berdasarkan konstitusi. Setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab kelembagaan yang tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi maupun kelompok.
Namun, bagaimana jika keputusan di dalam lembaga negara lebih banyak ditentukan oleh kepentingan para pemilik pengaruh?
Bagaimana jika seorang anggota parlemen lebih mempertimbangkan instruksi pimpinan partai daripada kepentingan masyarakat yang diwakilinya?
Bagaimana jika seorang pejabat lebih takut kehilangan kepercayaan orang yang mengangkatnya daripada kehilangan kepercayaan publik?
Di sinilah negara menghadapi persoalan serius.
Negara yang seharusnya menjadi rumah bersama justru berisiko menjadi ruang negosiasi kepentingan para pemegang kekuasaan.
Kebijakan bisa berubah mengikuti kompromi politik. Jabatan bisa menjadi bagian dari distribusi pengaruh. Keputusan kelembagaan dapat tersandera oleh kesepakatan elite. Bahkan, agenda yang menyangkut kepentingan publik berpotensi berjalan atau berhenti sesuai kehendak orang-orang yang memiliki kendali politik.
Negara akhirnya tidak lagi sepenuhnya bergerak berdasarkan kebutuhan masyarakat, melainkan harus terus menyesuaikan diri dengan kepentingan para tuannya.
Hari ini mengikuti kepentingan satu kelompok, besok menyesuaikan dengan kepentingan kelompok lain. Ketika konfigurasi kekuasaan berubah, arah kebijakan pun berpotensi ikut berubah.
Dalam situasi seperti ini, rakyat menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Mereka memilih wakil, membayar pajak, mematuhi hukum, dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Namun, keputusan-keputusan penting yang menentukan kehidupan mereka bisa saja lebih banyak dipengaruhi oleh negosiasi di antara para elite.
Kita kemudian melihat sebuah ironi: negara memiliki konstitusi, lembaga, aturan, dan mekanisme demokrasi, tetapi dalam praktiknya harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan personal yang memiliki pengaruh besar terhadap jalannya institusi.
Padahal, negara tidak boleh menjadi subordinat kepentingan individu.
Kita perlu membedakan antara loyalitas kepada organisasi dan loyalitas kepada kepentingan pribadi pemimpin organisasi.
Partai politik memiliki ideologi, platform, dan garis perjuangan. Kader tentu memiliki tanggung jawab untuk menjalankan keputusan organisasi. Namun, ketika keputusan tersebut berhubungan dengan penyelenggaraan negara, tanggung jawab konstitusional dan kepentingan publik tetap harus menjadi pertimbangan utama.
Anggota parlemen bukan sekadar perpanjangan tangan ketua partai. Menteri bukan sekadar orang yang bertugas menyenangkan presiden. Aparat penegak hukum bukan alat untuk melayani kepentingan penguasa.
Mereka memang berada dalam struktur organisasi dan pemerintahan, tetapi kewenangannya berasal dari sistem hukum dan konstitusi.
Karena itu, keberanian untuk berbeda pendapat bukan selalu bentuk pembangkangan. Dalam situasi tertentu, justru itulah wujud tanggung jawab.
Seorang kader seharusnya tetap bisa mengkritik pemimpinnya. Seorang pejabat harus berani menyampaikan kebijakan yang tidak populer di hadapan atasannya apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan kepentingan publik. Seorang anggota parlemen harus memiliki ruang untuk menggunakan pertimbangannya sendiri dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Demokrasi membutuhkan orang-orang yang tidak hanya bisa mengikuti perintah, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan keputusan.
Sebab, persoalan negara tidak selalu bisa diselesaikan dengan keseragaman sikap dan kepatuhan kepada pemimpin.
Justru ketika semua orang terlalu patuh kepada satu pusat kekuasaan, siapa yang akan mengingatkan jika keputusan yang diambil ternyata keliru?
Pada akhirnya, persoalan Indonesia bukan semata-mata siapa yang sedang berkuasa, siapa yang menjadi sekutu, atau siapa yang mendapatkan posisi strategis.
Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan negara tidak kehilangan kemandiriannya di hadapan kepentingan para pemegang kekuasaan.
Jika semua orang memiliki tuan, seharusnya ada satu hal yang tidak boleh menjadi pelayan siapa pun: negara.
Presiden bukan pemilik negara. Partai politik bukan pemilik parlemen. Pejabat bukan pemilik jabatan. Pemimpin bukan pemilik masa depan kader-kadernya. Bahkan, kelompok yang memenangkan pemilu sekalipun tidak memiliki hak untuk memperlakukan negara sebagai milik kelompoknya.
Negara adalah milik bersama.
Pengabdian kepada pemimpin boleh menjadi bagian dari etika organisasi. Kesetiaan kepada partai boleh menjadi bagian dari perjalanan politik. Namun, ketika seseorang menerima mandat publik, ada tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar menjaga hubungan dengan orang yang mengantarkannya ke tampuk kekuasaan.
Barangkali, persoalan kita bukan kekurangan orang yang loyal. Kita justru perlu lebih banyak orang yang memiliki keberanian untuk berpikir mandiri, bersikap kritis, dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan orang yang mengantarkannya ke tampuk kekuasaan.
Sebab, jika kaderisasi hanya menghasilkan orang-orang yang mewarisi kepatuhan kepada tuannya, siklus itu tidak akan pernah selesai.
Tuannya berganti, pengabdiannya tetap sama.
Dan negara akan terus dipaksa menyesuaikan diri dengan kepentingan para tuannya.
Lalu, siapa yang benar-benar mengabdi kepada negara?
*Edy Purnomo, Direktur blokTuban.com dan pegiat di lembaga riset satuSTRIP
