16:00 . Akhir Pekan, Cabai Keriting dan Rawit Tuban Turun   |   15:00 . Dahaga Pedagang Sapi Tuban Terobati, Berharap Ekonomi Pulih   |   14:00 . Resmi Dibuka Hari Ini, Pasar Hewan Tuban Diserbu Penjual Sapi Lokal dan Luar Kota   |   13:00 . Peringatan Dini 3 Harian : Waspada Angin Kencang di Tuban, Bojonegoro dan Lamongan   |   12:00 . Mantan CEO Arema Ajak Ringankan Beban Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Malang   |   11:00 . YLBH Minta Negara Bertanggung Jawab Atas Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang   |   10:00 . Sang Penjaga Bumi   |   09:00 . Lirik Lagu 'Teteg Ati' dan Chord - Happy Asmara Trending di Youtube   |   08:00 . 3 Amalan Sambut Maulid Nabi, Wujud Cinta Terhadap Rasullah SAW   |   07:00 . Layanan Jantung di RSUD Koesma Tuban Belum Bisa Diakses Pasien BPJS   |   06:00 . Bukit Lei Resmi Jadi Venue Paralayang Kedua di Tuban, Langsung Dipakai Liga Jatim Seri II   |   05:00 . Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, 127 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia   |   19:00 . Ribuan Masyarakat Padati Festival Bakar Ikan di Tuban   |   18:00 . Peringati Hari Jadi Tuban ke 729, Kecamatan Jenu Bakar 7.290 Ekor Ikan   |   15:00 . Per 1 Oktober 2022 Pertamina Turunkan Harga BBM Pertamax   |  
Sun, 02 October 2022
Jl. Sunan Muria no 28, Kelurahan Latsari, Kecamatan/Kabupaten Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Bupati Yakin Sekdes Cepokorejo Bakal Masuk Bui

bloktuban.com | Wednesday, 01 July 2020 11:00

Bupati Yakin Sekdes Cepokorejo Bakal Masuk Bui

Reporter : Ali Imron

blokTuban.com - Bupati Tuban, Fathul Huda telah menurunkan tim audit inspektorat untuk mengumpulkan fakta dugaan penyelewengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak 2018 di Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang.

"Hasil tim audit sama seperti di pemberitaan. Benar bahwa ada penyelewengan BPNT. Saya yakin pasti masuk bui," terang Bupati Huda di Mapolres Tuban, Rabu (1/7/2020).

Bupati dua periode mengapresiasi Kapolres Tuban, AKBP Ruruh Wicaksono yang merespon serius laporan 46 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang.

Beberapa waktu lalu, Camat Palang dan Kepala Desa Cepokorejo juga sudah dipanggil Bupati perihal kasus yang menyeret oknum Sekretaris Desa (Sekdes) Cepokorejo.

"Oknum itu kena kasus Tipikor dan nanti akan dipecat. Semoga kasus ini tidak terulang lagi di wilayah Tuban," tegas mantan Ketua PCNU.

Diberitakan sebelumnya, pada tanggal 25 Juni 2020 Sekretaris Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, Susilo Hadi Utomo selaku pihak teradu oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BPNT Sri Tutik melalui kuasa hukumnya, Nur Azis memberi klarifikasi kepada media dugaan penggelapan bansos.

Susilo telah mengembalikan dana dua kali, yaitu sejumlah Rp109.040.000 dan Rp30.360.000. Dana tersebut dikembalikan dalam bentuk uang ke agen, kemudian baru disalurkan ke KPM berupa barang.

Selaku kuasa hukum teradu tentu menghormati proses penyidik Polres, dan kerugian negara telah dikembalikan oleh teradu. "Susilo sudah beriktikad baik mengembalikan BPNT yang diduga diselewengkan itu," terang Nur Azis.

Setelah viral di pemberitaan viral maka Susilo waktu itu juga melaporkan KPM atas penyebaran dugaan berita bohong, dugaan laporan palsu, dan terakhir pencemaran nama baik secara tertulis.

Terlepas nanti ada unsur pidananya atau tidak, Nur Azis menyerahkan semuanya ke penyidik. Apakah unsurnya terpenuhi atau tidak kuasa hukum teradu tidak akan mengintervensi.

"Kami harapkan penyidik melakukan penyidikan secara berimbang, proporsional, profesional, dan seadil-adilnya baik aduan dari KPM maupun Susilo selaku Sekdes Cepokorejo. Supaya ada kepastian hukum dan kesamaan di depan hukum," imbuhnya.

Susilo beserta kuasa hukumnya juga menyoroti pemberitaan di media, bahwa KPM mengaku belum menerima uang yang telah dikembalikan teradu. Soal belum diberikannya kartu KPM sejak 2018, pihak teradu enggan berkomentar jauh.

"Silahkan tanyakan ke penyidik karena pertanyaan itu sudah masuk materi penyelidikan. Saya menghormati dan mengintervensi proses itu," bebernya.

Sementara, kuasa hukum KPM, Nang Engki Anom Suseno menyilahkan jika pihak Susilo bersama kuasa hukumnya mengadukan balik kliennya. Kendati demikian, apakah pantas melaporkan hal yang sudah jelas terjadi secara virtual penyelewengan anggaran kemudian memutarbalikkan fakta.

"Ini tidak benar. Kami harapkan penyidik juga jeli menanggapi aduan ini biar masyarakat tetap terjaga," sambungnya.

Dikembalikannya sejumlah yang oleh Susilo ke agen, Engki mengembalikan ke Undang-undang (UU) Tipikor. Bahwasanya pengembalikan kerugian negara, tidak menggugurkan pertanggungjawaban negara. Acuan mana yang dipakai apakah SKB, atau peraturan menteri tentu kedudukannya tinggi UU.

"Dari 46 saksi KPM sudah dicek di server Dinas Sosial, bahwa mereka tercatat telah menerima BPNT sejak 2018. Nahasnya kartunya tidak diberikan sampai dengan tahun 2020 dan pengembaliannya secara rapel," tegasnya. [ali/ono]

 

 

Tag : sekdes, cepokorejo, bui, bpnt



* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

  • Sunday, 02 October 2022 10:00

    Blok Cerpen

    Sang Penjaga Bumi

    Sang Penjaga Bumi Guruh, ia adalah seorang anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Sejak kedua orang tuanya berpisah ia tinggal bersama mbok Yam. Guruh dan mbok Yam hidup sebatangkara. Setiap harinya selalu berkelana, jalan-jalan...

    read more

Lowongan Kerja & Iklan Hemat