Pemerintah Kabupaten Tuban telah mengklaim, bahwa pembebasan lahan yang telah dilakukan untuk Jalur Lingkar Selatan (JLS) sudah mencapai prosentase 75 persen. Sedangkan sisanya masih belum, karena masih ada kendala harga dengan pemilik tanah.
Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Tuban menyatakan, bahwa saat ini sudah tidak ada klasifikasi atau golongan bahan galian untuk pertambangan. Hal tersebut disampaikan oleh Plt.Kepala Distamben, Bambang Soedono. Menurutnya, memang sudah tidak ada penggolongan untuk jenis tambang, kalau dulu ada A, B, C, namun sekarang sudah tidak ada.
Harga jual gabah di Kabupaten Tuban, saat ini jauh dibawah standart Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sesuai dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2015 yakni Rp3.700 per kilogram.
Jalur Lingkar Selatan (JLS) yang rutenya meliputi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Jenu, Merakurak, Kota Tuban, dan Juga Semanding ternyata memiliki jalur yang cukup panjang. Diperkirakan, panjang jalur yang digadang-gadang sebagai jalur pantura kedua tersebut sekitar 20 kilometer.
1.jpg)
Jalur Lingkar Selatan (JLS) yang proyek pembebasan lahannya sudah dimulai sejak tahun 2014 lalu hingga saat ini tak kunjung selesai. Proyek yang diperkirakan sebagai Jalur pantura kedua di Tuban tersebut ternyata meliputi beberapa kecamatan yang ada di Tuban.
Pembangunan pusat sarana olahraga, atau lebih dikenal Tuban Sport Centre (TSC) di Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, ternyata memerlukan dana yang tidak sedikit. Bahkan, bisa dikatakan fantastis. Sebab, bangunan yang digadang-gadang menjadi ikon olahraga Bumi Wali itu diperkirakan menghabiskan biaya hingga ratusan miliar.
Standartisasi alat ukur atau timbangan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Hal itu dilakukan setiap tahun.
alur Lintas Selatan (JLS) yang digadang-gadang akan menjadi Jalur Pantura ke dua di kabupaten Tuban ini, masih satu tahun lagi pengerjaannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Tuban, Choliq Qunnasich.
Manager Persatu Tuban, Fahmi Fikroni menghadiri pertemuan seluruh Manager sepak bola Se-Indonesia yang diselenggarakan di Ciamis, Jawa Barat beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut, menghasilkan dua rekomendasi yang sangat berpengaruh untuk persepakbolaan Indonesia.
Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang diusulkan oleh dinas terkait, yakni Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Tuban harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Selain itu, bagi UMKM yang produktif, cukup memiliki surat keterangan usaha dari kepala desa setempat.
