Kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Kabupaten Tuban kini ada perkembangan. Petugas kepolisian telah menetapkan satu tersangka yaitu, M asal Desa Mlangi, Kecamatan Widang, Tuban.
Nelayan Kelurahan Karangsari, Kecamatan/Kabupaten Tuban mengeluhkan sulitnya membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Tuban. Mereka ditolak oleh petugas SPBU saat mengantre membawa jeriken atau tong.
blokTuban.com - Sebuah video amatir menunjukkan sebuah SPBU dengan kebulan asap yang tebal sempat viral dan mengegerkan warga Tuban. Kejadian ini terjadi di SPBU Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban pada pukul 14.00 WIB, Sabtu (3/09/2022).
Di beberapa SPBU di Kabupaten Tuban pada 31 Agustus 2022 nampak antrean panjang baik kendaraan R2 dan R4. Mereka ingin mengisi penuh kendaraannya dengan BBM harga lama.
Sejumlah sopir truk yang melintas di jalur Pantura Kabupaten Tuban dibuat pusing dengan minimnya stok solar di SPBU setempat. Mereka rela mengantre berjam-jam di SPBU, karena BBM kendaraannya tinggal sedikit.
Pengusaha SPBU di seluruh Indonesia diharapkan tidak meniru cara nakal SPBU 3442117 Gorda di Kibin, Kabupaten Serang. SPBU yang menjual BBM jenis Pertalite, Pertamax, Pertamina Dex, Dexlite, dan Solar tersebut ketahuan memodifikasi dispenser menggunakan alat berupa remote control.
Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite saat ini mulai langka disejumlah toko. Terpantau di Kecamatan Widang hingga Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban BBM jenis ini sangat jarang bisa ditemui pada rak-rak toko yang menjual BBM.
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sempat terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Tuban sejak beberapa hari terakhir ini, sehingga mengakibatkan terjadinya antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang masih memiliki stok.
Kenaikan harga Pertamax yang terjadi beberapa waktu lalu menimbulkan beragam respon dari masyarakat. Pasalnya, kenaikan harga tersebut dinilai cukup tinggi dari yang semula Rp9 ribu, kini naik menjadi Rp12.500 per liternya.
Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menyalurkan Solar Subsidi dengan tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014. Menurutnya, jika lembaga penyalur atau SPBU terindikasi dan terbukti terjadi penyelewengan Pertamina tidak segan memberikan sanksi tegas.
