Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Kabupaten Tuban Tahun 2022 berjumlah fantastis, yaitu Rp686 Miliar. Jumlah anggaran daerah yang tidak terserap tersebut, tentu menjadi sorotan dari berbagai pihak.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengkritik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban terkait proses pembangunan dan penganggaran.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pengurus Komisariat Mahdum Ibrahim menggeruduk Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, guna menggelar aksi mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban yang dinilai kurang memuaskan.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Makhdum Ibrahim Tuban akan menggelar aksi di depan Kantor Bupati Tuban atau gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Selasa (21/03/2023). Aksi rencananya digelar mulai pukul 09.00 Wib.
Wujud kepedulian Pemerintah Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban terhadap pendidikan agama non formal, memberikan pembagian insentif pada guru ngaji di desa tersebut pada, Jumat (16/12/2022).
Di tahun 2023 mendatang, Pemerintah Kabupaten Tuban merencanakan target penerimaan insentif guru ngaji di Tuban sebanyak 9.400 penerima dengan jumlah insentif di angka Rp 200.000 .
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tuban ikut bereaksi atas rendahnya serapan APBD Tuban 2021. Tercatat sebanyak 780 miliar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di tahun 2021.
Empat dari enam total fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban memberikan catatan terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2021 Kabupaten Tuban. Diantara yang menjadi sorotan para legislatif, yaitu tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD sebesar Rp780 miliar di tahun 2021.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menggelar rapat paripurna tentang laporan Banggar dan PU fraksi-fraksi terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Kabupaten Tuban tahun 2021 mencapai Rp700 miliar lebih atau setara 32 persen dari total APBD Tuban sebesar Rp 2,4 triliun. Realitas tersebut menjadi keprihatinan bagi Komisi 1 DPRD Tuban.
