Dalam rangka mengisi lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018, pemerintah Kabupaten Tuban menyediakan 297 formasi. Jumlah tersebut terbagi menjadi tiga jenis jabatan, yaitu Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Teknis.
Pengumuman pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 dikabarkan akan dipublikasikan hari ini. Kendati begitu hingga pagi ini, Rabu (19/9/2018) portal sistem seleksi CPNS Nasional (SSCN) masih belum bisa diakses.
Badan Kepagawaian Daerah (BKD) berhasil dikonfirmasi blokTuban.com, seputar informasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, Rabu (5/9/2018). Menurut informasi, sampai saat ini pihak Badan Kepegawaian Nasional (BKN) belum memberikan pengumuman resmi terkait kapan dimulainya seleksi pendaftaran CPNS 2018.
Di awal bulan Juni, media sosial diramaikan adanya kabar pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS). Informasi tersebut lengkap dengan formasi dan kebutuhan pegawainya.
Sebanyak 17.928 lowongan CPNS dibuka lagi untuk 61 instansi pemerintah baik pusat dan daerah. Bila ditambah dengan pembukaan lowongan CPNS gelombang pertama yang mencapai 19.210, maka total lowongan CPNS yang dibuka tahun ini mencapai 37.138.
Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban, Farid Achmadi, menyerahkan semua proses hukum yang menjerat ketujuh anak buahnya kepada pihak Kepolisian.
Tidak ditahannya tujuh Pegawai Negara Sipil (PNS) Pemandian Bektiharjo di lingkungan Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban, setelah Ditetapkan sebagai tersangka mengundang sejumlah tanda tanya.
Penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kementerian Keuangan tidak berdampak pada Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban.
Selama kurun waktu tahun 2015 kemarin, tercatat ada 30 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, yang terkena sangsi karena lalai, atau melakukan pelanggaran ketika menjalankan tugas sebagai pelayan publik.
Hingga saat ini jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tuban untuk penyetor pajak baru mencapai 80 persen. Jumlah PNS yang menyetor pajak tersebut berasal dari PNS golongan tiga dan empat.
