Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi. Di dalam suatu bangsa, etika politik merupakan salah satu etika yang membentuk kehidupan berbangsa. Etika politik mengkaji tentang tanggung jawab manusia sebagai warga negara sekaligus sebagai manusia.
Tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban saat ini menjadi pantauan Ketua Pokja Pendaftaran Panwaslu Kecamatan Kabupaten Tuban, Marfuah. Sebab, pendaftar perempuannya masih minim dibandingkan wilayah kecamatan lainnya, Rabu (28/9/2022).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur terus memantapkan dan mempertajam pelaksanaan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) bersama KPU Kabupaten/kota. Terdapat tiga tantangan yang saat ini penting dikuasai untuk penguatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu.
Penjaringan/ Pendaftaran Bakal Calon Legilatif (Bacaleg) untuk DPRD Kabupaten Tuban, Sabtu (24/9/2022) medapatkan antusiasme kader yang cukup besar. Banyak kader potensial yang telah menyatakan diri siap bertarung pada Pemilu 2024.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban mulai membuka rekrutmen Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024. Pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran Panwaslu tersebut dimulai sejak 21-27 September 2022.
Tahapan verifikasi administrasi Partai Politik (Parpol) Pemilu 2024 dinilai oleh KPU Jawa Timur rawan sengketa. Oleh sebab itu, devisi hukum dan pengawasan KPU di 38 kabupaten/kota di Jatim harus siap, Jumat (26/8/2022).
Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tuban, Mashadi meminta maaf kepada sejumlah jurnalis yang NIK-nya tercatut sebagai anggota parpol kepesertaan Pemilu 2024.
Sejumlah jurnalis/wartawan hingga organisasi kepemudaan di Kabupaten Tuban terdaftar menjadi anggota salah satu partai. Pencatutan NIK tersebut diketahui dalam link infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.
Bawaslu Kabupaten Tuban resmi membuka posko aduan pelanggaran Pemilu 2024. Posko tersebut resmi dilaunching pada Senin (15/8/2022).
Kabar gembira, honor petugas badan ad hoc pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dipastikan naik. Sebab, pemerintah telah memutuskan biaya untuk tahapan pemilu yang diusulkan pihak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melalui Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022.
