Hindari Penyebaran Corona, BPJS Kesehatan Buka Pelayanan Online
Cegah penyebaran virus COVID-19 (Corona) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Tuban, buka pelayanan melalui aplikasi mobile JKN.
Cegah penyebaran virus COVID-19 (Corona) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Tuban, buka pelayanan melalui aplikasi mobile JKN.
Komitmen Pemkab Tuban untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat terus dilakukan, salah satunya dengan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang bakal terwujud di Bumi Wali.
Salah satu pekerjaan rumah (PR) pemerintah kabupaten (Pemkab) Tuban adalah mengatasi membeludaknya jumlah antrean di sektor pelayanan. Tercatat sudah tiga tempat pelayanan yang telah menerapkan antrean online, Selasa (18/2/2020).
Di awal bulan Februari 2020, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban membuat inovasi layanan antrean online. Masyarakat yang ingin mengurus kependudukan cukup mengambil nomor antrean dari rumah, menggunakan androidnya.
Tahun 2020 Kabupaten Tuban bakal mendirikan Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan anggaran Rp 25 Miliar. Agar proyek tidak molor, Wakil Bupati Noor Nahar Hussein menginstruksikan konsultan pengawas segera dilelang awal tahun, Senin (6/1/2020).
Guna meningkatkan pelayanan publik yang optimal, Pemkab Tuban akan membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) pada tahun 2020.
Pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tuban sepanjang tahun 2019 mendapatkan apresiasi berupa Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi 2019 (Zona Hijau) dari Ombudsman Republik Indonesia.
Aplikasi pendaftaran online RSUD Koesma Tuban atau yang disebut Sipalin Ceria sejak hari Senin (14/10/2019) dikabarkan tidak berfungsi/error. Praktis, masyarakat yang ingin berobat pun harus berangkat lebih awal ke RS milik daerah di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk mendaftar secara manual.
Meski aplikasi Taprose Temanku telah menjadi saluran penampung keluhan masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tuban belum memiliki target jumlah pengguna aplikasi tersebut.
Meski Disdukcapil telah meningkatkan mutu pelayanannya, tapi Fraksi Golkar dan Keadilan Sejahtera DPRD yang diwakili Arina Jumiawati tak pernah lelah mengingatkan peningkatan layanan intansi tersebut ke masyarakat. Lamanya pelayanan dan tempat yang kurang memadai masih menjadi akar keluhan publik.