Sejak tahun 2017 layanan kesehatan pemegang Surat Pernyataan Miskin (SPM) resmi dihentikan. Bagi masyarakat miskin yang tidak tercover program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetap ditangani Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui program Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISDA).
Hingga kini, warga miskin di Kabupaten Tuban yang telah menerima Kartu Indonesia Sehat Daerah (Kisda) sebanyak 9.572. Angka tersebut diprediksi akan terus naik hingga akhir tahun 2018.
Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menunjang program kesehatan bagi masyarakatnya yang miskin. Salah satunya melalui program Kartu Indonesia Sehat Daerah atau KISDA bagi yang belum tercover KIS dari pemerintah pusat.
Penerima manfaat jaminan kesehatan untuk orang yang kurang mampu dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dikatakan Dinas Kesehatan Tuban didominasi warga Kecamatan Tuban Kota. Hal tersebut diketahui dari banyaknya pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Penerapan Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISD) digadang menjadi solusi pelayanan kesehatan bagi orang tidak mampu. Namun, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana mengimbau agar menyediakan dana cadangan.
Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISD) yang mulai berlaku awal 2017 dapat diperuntukkan bagi keluarga miskin, bukan secara individual.
Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISD) yang diperuntukkan warga miskin telah di saat ini telah dipersiapkan. Saat ini, terdapat sekitar 5.120 kartu telah siap didistribusikan.
Diberlakukannya Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISD) yang menggantikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) diklaim Dinas Kesahatan (Dinkes) menguntungkan dua belah pihak, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tuban.
Masyarakat kategori tidak mampu atau miskin di Kabupaten Tuban mencapai 17 persen. Data tersebut dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, Saiful Hadi sesuai hasil tim survei Pemerintah Pusat.
