RPS Beri Pendidikan Literasi Informasi dan Konten Digital ke Pelajar SLTA Tuban
Pasca pandemi Covid-19 dan di tengah derasnya arus informasi, pelajar di Kabupaten Tuban dituntut memiliki kemampuan literasi informasi.
Pasca pandemi Covid-19 dan di tengah derasnya arus informasi, pelajar di Kabupaten Tuban dituntut memiliki kemampuan literasi informasi.
Dalam rangka hari jadi blokTuban ke-7 blokTuban.com kembali melanjutkan agendanya Workshop Literasi Informasi ke empat. Kali ini merupakan agenda terakhir blokTuban mengadakan workshop di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban, Selasa (15/11/2022).
Masih dalam rangka hari jadi blokTuban ke-7, blokTuban.com kembali melaksanakan Workshop Literasi Informasi ke Universitas Sunan Bonang (USB), Senin (14/11/2022).
Dalam rangka hari jadi blokTuban.com yang ke-7, sekaligus mengajak melawan hoax dengan literasi digital, blokTuban menggelar Workshop Literasi Informasi di Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban, Selasa (8/11/2022).
Ibarat hutan rimba, tidak ada aturan baku dalam bersosial media. Kebebasan pengguna aktif sosial media memposting apapun tanpa proses verifikasi, menjadi publik kebanjiran jutaan informasi setiap harinya.
Masih tingginya berita bohong atau informasi palsu di sosial media, mendorong Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) wilayah Jawa Timur Pelatihan Literasi Media untuk Publik Melawan Mis/Disinformasi, di Kampi Hotel Surabaya, 28-29 September 2022.
blokTuban.com - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial kembali membuka rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harpan di Provinsi Jawa Timur dengan formasi untuk 6 Kabupaten/ Kota.
Kementrian Kesehatan (Kemenkes) bakal terus melakukan transformasi digital di bidang layanan kesehatan. Terbaru, Kemenkes fokus pada digitalisasi data imunisasi anak-anak di Indonesia.
Globalisasi adalah terciptanya konektifitas antarwilayah yang menghubungkan seluruh warga dunia dengan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi. Sehingga dunia menyerupai sebuah kampung besar.
Beban biaya besar menjadi salah satu pertimbangan tidak lahirnya Komisi Informasi di Peraturan Daerah (Perda) Keterbukaan Informasi Publik (KIP).