Untuk menghindari penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Tuban, Polsek Widang beserta aparat gabungan lain melakukan pengecekan kendaraan bermuatan hewan sapi, Senin (23/5/2022).
Pemerintah telah membangun ekosistem ekonomi syariah dengan berbagai terobosan. Selama tahun 2021 misalnya, pemerintah telah menggabungkan tiga bank syariah menjadi satu bank yaitu Bank Syariah Indonesia dengan modal aset sebesar Rp214,6 triliun dan modal inti Rp20,4 triliun.
Sejumlah nelayan di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban nekat melaut dengan ancaman ombak tinggi. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena melaut adaalh sumber mata pencaharaian mayoritas masyarakat yang tinggal di dekat pesisir laut.
Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang santer dibicarakan oleh masyarakat belakangan ini, rupanya tidak berpengaruh terhadap penjualan daging sapi di sekitar wilayah Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.
Cuaca ekstrem dengan angin kencang dan juga gelombang tinggi yang terjadi di Laut Utara Kabupaten Tuban mengakibatkan sebuah perahu milik nelayan di Tambakboyo tenggelam, pada Selasa kemarin (24/5/2022).
Sempat ditunda penyelenggaraannya pada 2021 akibat pandemi Covid-19, kini Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) 2022 kembali digelar. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bertolak ke Davos, Swiss untuk menghadiri forum tersebut.
Indonesia mengapresiasi keinginan Jepang untuk membahas inisiatif, 'Asia Japan Investing for Future Initiative'. Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi menyampaikan, Indonesia menyambut baik diskusi untuk mempersiapkan inisiatif ini demi pengembangan ekonomi kawasan.
APEC merupakan forum kerja sama 21 Ekonomi di lingkar Samudera Pasifik. Kegiatan utamanya meliputi kerja sama perdagangan, investasi, kerja sama ekonomi lainnya untuk mendorong pertumbuhan, serta peningkatan kesejahteraan di Kawasan Asia Pasifik.
Taman Sleko menjadi pusat perekonomian baru bagi Kabupaten Tuban. Letaknya yang strategis di pusat kota, membuat banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) ingin mendapatkan cuan lebih. Kendati demikian, sisi kenyamanan pengguna jalan terkadang terganggu.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mengeluarkan aturan baru terkait pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 73 tahun 2022.
