Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tuban demo di depan kantor DPRD Tuban, Kamis (1/9/2022). Dalam unjuk rasa menolak kenaikan BBM, aktifis GMNI juga meminta Presiden mengusut pembutu rente subsidi BBM.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menginformasikan, bahwa saat ini RDMP Balongan sudah selesai. Demikian juga dengan upgrading fleksibilty dari Kilang Cilacap sudah dilakukan.
Di beberapa SPBU di Kabupaten Tuban pada 31 Agustus 2022 nampak antrean panjang baik kendaraan R2 dan R4. Mereka ingin mengisi penuh kendaraannya dengan BBM harga lama.
Terhitung hingga akhir Agustus 2022, lebih dari satu juta unit kendaraan telah didaftarkan pemiliknya di program subsidi tepat. Dari seluruh kendaraan tersebut sedikit ada pergeseran, di mana persentase jenis kendaraan Pertalite hampir 70%, dan kendaraan pengguna Solar subsidi yang didaftarkan meningkat menjadi lebih dari 30%.
Berdasarkan eoutlook harga minyak sampai dengan akhir tahun yang diterbitkan oleh EIA menunjukkan harga minyak di US$104,8/barel dan forecast konsensus harga minyak bahkan mencapai US$105.
BBM Bersubsidi merupakan BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah menggunakan dana APBN, memiliki jumlah yang terbatas sesuai dengan kuota, harganya ditetapkan Pemerintah dan diperuntukan untuk konsumen pengguna tertentu.
Harga bahan minyak minyak (BBM) khususnya pertalite kabarnya bakal naik. Kabar itu sudah tersebar di masyarakat. Menjelang kenaikan harga BBM, biasanya dibarengi dengan aksi masyarakat memborong BBM, sebelum diberlakukannya harga baru.
Sebagaimana laporan dari Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), hingga 23 Juli 2022 lebih dari 220 unit kendaraan yang mendaftar BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.
Pertamina mengungkap 60 persen masyarakat yang menggunakan BBM subsidi adalah termasuk kalangan kaya. Subsidi pada dasarnya ditujukan bagi masyarakat menengah ke bawah untuk meringankan beban hidup mereka.
Hasil survey koalisi KUSUKA 2020, bahwa 69 persen nelayan kecil kesulitan membeli BBM subsidi, dan 78 persen mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi. Menyikapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menekankan pentingnya kemudahan pengajuan pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan skala kecil.
