Kades Purworejo, Kecamatan Jenu, Muksamiadi, dilaporkan warganya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban, beberapa hari lalu. Laporan ditengarai atas dugaan menjual tanah kas desa (TKD) kepada warga lain di luar desanya, yang sebelumnya tanah kas desa tersebut telah ditukar-gulingkan kepada perusahaan PT. Tuban Panca Utama (TPU) sejak 1996 silam.
Hari ini, Selasa (12/9/2017) batas akhir bagi kepala desa (Kades) yang menghendaki Sekretaris Desa (Sekdes) Pegawai Negeri Sipilnya (PNS) yang ditarik ke kantor kecamatan untuk kembali bertugas di pemerintahan desa.
Sehubungan dengan diselenggarakannya lomba balap perahu Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban besok, (3/9/2017), Kepala Desa (Kades) Simo mengimbau kepada pemuda untuk menertibkan penonton dari atas Jembatan Glendeng.
Ratusan Kepala Desa di Tuban mendapat sosialisasi Dana Desa (DD) dan tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) dari kejaksaan negeri Tuban, bertempat di pendopo kridha manunggal, Kamis (24/8/2017).
Setelah menimbulkan sedikit polemik, akhirnya Keluarga Kepala Desa (Kades) Sidorejo yang diberhentikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menerima dengan legowo. Hal itu dibuktikan dengan adanya surat pernyataan orang tua Kades, Hadi Kismanto yang dikirim ke Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka).
Aparat Polri gabungan dari beberapa Polsek di Rayon V Polres Tuban gelar apel di Mapolsek Kenduruan, Kamis (10/8/2017). Kegiatan itu dilakukan untuk pengaman polemik pemberhentian Kepala Desa (Kades) Sidorejo, Kenduruan beberapa waktu lalu.
Jabatan Kepala Desa (Kades) Sidorejo, Kecamatan Kenduruan yang dipegang Hadi Kismanto resmi dicopot pasca ditemukannya beberapa tindakan penyimpangan. Hal itu tertuang dalam petikan surat keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Nomor 140/4014/414.106/2017 tertanggal 31 Juli 2017.
Kepala Desa (Kades) Maindu, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Tulip Adi Tahar. Berharap jalan poros desa yang belum pernah tersentuh aspal, di Dusun Watukuwo, Desa Maindu tersebut diperhatikan oleh pemerintah.
Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Kerek menilai pejabat yang menjadi Camat Kerek memiliki catatan merah dalam kepemimpinan. Sebab itu, hal tersebut menjadi polemik di tengah beberapa pihak terkait.
