Memasuki minggu ke tiga bulan Mei, belum semua desa di Kabupaten Tuban terima Dana Desa (DD) bersumber dari APBN. Sebab, hingga saat ini proses pengajuan DD terus berlanjut. Hal ini menyebabkan pencairan DD tahun ini lamban terealisasi.
Dua dari 13 desa di Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri. Dari data yang berhasil dihimpun blokTuban.com, dua desa tersebut adalah Desa Bringin dan Desa Montongsekar. Keduanya telah tercatat memiliki BUMDes dengan unit usaha yang ditonjolkan jenis simpan pinjam.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah mengarahkan penggunaan dana desa untuk pembangunan sarana olahraga disetiap desa (Raga Desa). Hal itu tertuang dalam peraturan menteri desa (Permendes) No 4 tahun 2017 bersama tiga program prioritas lainnya.
Rabu (10/5/2017), Konferensi Kepala Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban di Balai Desa Waleran, kecamatan setempat.
Selain diprioritaskan pada program pembangunan, peruntukan Dana Desa (DD) juga diprioritaskan pada program pemberdayaan masyarakat desa. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016, tentang penetapan prioritas DD.
Tidak adanya ambulan desa membuat Opi, penderita ginjal bocor asal Sidomukti, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban kesulitan berobat ke rumah sakit. Sebab, warga miskin seperti keluarganya sangat membutuhkan fasilitas umum, seperti transportasi desa secara gratis.
Berkaitan pencairan dana yang ada di desa, Bupati Tuban, Fathul Huda berencana akan mengirimkan surat kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT).
Taman Pos Pelayanan Terpadu (Taman Posyandu) 'Dahlia', Desa Pakel, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban mewakili kecamatan setempat mengikuti lomba taman posyandu tingkat kabupaten.
Untuk menyampaikan terkait tugas Kasi yang berada didesa se-Kecamatan Parengan. Pemerintah Kecamatan Parengan menyelenggarakan Konferensi Kasi Desa.
Tugas pokok Pendamping Desa yang utama adalah mengawal implementasi Undang-undang (UU) Desa dengan memperkuat proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu, Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Tuban, usai menerima surat perintah tugas terus berupaya melaksanakan tugasnya dan menyelenggarakan fungsi.