Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Tuban sejauh ini merupakan bencana Hidrometeorologis. Seperti diketahui, beberapa kali bencana alam berupa banjir, gelombang pasang air laut kerap melanda Bumi Wali.
Kabupaten Tuban yang sebagian wilayahnya dilalui sungai Bengawan Solo dan sebagian lagi memiliki kawasan pegunungan kapur serta area industri rentan terhadap dua ancaman, yakni bencana alam dan kegagalan teknologi.
Menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1438 Hijriyah, 459 yatim/ piatu menerima santunan dari Pemerintah Kecamatan Tuban Kota dan MWC NU Tuban, Selasa (23/5/2017). Santunan diberikan bersamaan dengan doa bersama di pendopo kecamatan setempat.
Selama satu minggu lebih, hampir semua wilayah di Kabupaten Tuban tidak diguyur hujan. Akibatnya, tanaman jagung petani tadah hujan di Tuban mengalami layu dan terancam gagal panen.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban, menggelar apel pelatihan penanggulangan bencana, bertempat di Mangrove, Jenu, Selasa, 23 Mei 2017.
Pendopo Kecamatan Plumpang mendadak ramai berdesakan anak-anak memakai pakaian olahraga. Mereka bukan mau senam atau olahraga, namun akan mengikuti lomba mewarnai.
Geografi Kabupaten Tuban yang terbentang di wilayah dataran rendah hingga pegunungan menjadikannya masuk kategori tanah kering. Sebab itu, sistem irigasi perlu dilakukan perbaikan melalui perbaikan Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA).
World Allergy Organization menyatakan bahwa anak lebih berisiko mengalami alergi dibanding orang yang lebih tua. Angka prevalensinya pada anak sebesar 4 sampai 6 persen sementara pada orang dewasa hanya 1 hingga 3 persen.
Memasuki minggu ke tiga bulan Mei, belum semua desa di Kabupaten Tuban terima Dana Desa (DD) bersumber dari APBN. Sebab, hingga saat ini proses pengajuan DD terus berlanjut. Hal ini menyebabkan pencairan DD tahun ini lamban terealisasi.
Selain diprioritaskan pada program pembangunan, peruntukan Dana Desa (DD) juga diprioritaskan pada program pemberdayaan masyarakat desa. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016, tentang penetapan prioritas DD.
