Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Media Sustainability (MS). Ini adalah produk hukum yang akan mengatur pola kerjasama dan hubungan antara media dengan platform global, demi ekosistem pers yang berkeadilan.
Selain di Kecamatan Bancar, anggota Satreskrim Polres Tuban juga menggerebek lokasi judi togel di Kecamatan Jatirogo. Hasilnya satu orang penjudi menjadi tersangka dan kini mendekam di sel Mapolres Tuban, Minggu (5/2/2023).
Seminar Hasil Mobilitas Mahasiswa MBKM Tingkat Nasional dan Internasional merupakan kegiatan yang digagas oleh Pusat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Politeknik Pertanian dan Peternakan Mapena (Poltana Mapena) di awal tahun 2023.
Dewan Pers mengecam dan menyesalkan berulangnya tindak kekerasan terhadap jurnalis. Dewan Pers sangat prihatin atas kejadian ini. Dua kasus kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi justru saat menjelang puncak peringatan Hari Pers Nasional tanggal 9 Febuari 2023 di Medan. Satunya terjadi di Tual, Maluku, dan satunya lagi di Bengkulu.
Rotasi atau pergantian jabatan di lingkungan Polres Tuban kembali terjadi. Setidaknya ada dua Kasat dan empat Kapolsek yang di mutasi serta dua Wakapolsek promosi menjadi Kapolsek.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI memberikan fasilitas kredit yaitu BNI KUR untuk BNI agen46 sebagai tambahan modal usaha produktif dalam bentuk Kredit Modal Kerja untuk mengembangkan usaha yang telah berjalan, dan juga fasilitas kredit ini dapat digunakan sebagai Kredit Investasi.
Tiga pria asal Kabupaten Lamongan harus dilarikan ke RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban karena mengalami Kecelakaan Lalu-lintas (Lakalantas), di Jalan Tuban-Palang tepatnya di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban pada Jumat (3/02/2023) dini hari tadi.
Sebagai abdi negara, polisi harus siap ditempatkan di mana saja oleh pimpinannya. Begitu juga bagi para perwira polisi yang ada di Polres Tuban.
Kabar usulan kenaikan biaya keberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH) hingga Rp69 juta, yang santer terdengar belakangan ini. Rupanya turut menjadi perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Tuban.
Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Kabupaten Tuban dinilai tidak memenuhi prinsip profesionalitas, kompetensi, kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabel sebagai pelayan publik. Merespon hal itu, Kepala kantor kementerian agama (Kakankemanag) Kabupaten Tuban, Munir buka suara dan mengklarifikasinya.