09:00 . Jasa Penukaran Uang Baru Mulai Marak   |   07:00 . Puasa Harus Tetap Berolahraga, Begini Cara yang Tepat   |   21:00 . 4 Tahun Keberadaan AMSI, Konsisten Wujudkan Ekosistem Digital yang Sehat   |   18:00 . Upaya Penanganan Kebocoran Pipa oleh Pertamina EP Direspons Positif   |   17:00 . Bulan Ramadan, Pejabat Kantor Kemenag Tuban Silaturrahmi ke Ketua MUI Tuban   |   16:00 . Peluang Bisnis Baju Bekas Bermerek, Bisa Jadi Refrensi Bisnis   |   15:00 . Pakan Sapi Milik Warga Merakurak Terbakar, Penyebab Belum Diketahui   |   12:00 . Tanggulangi Kemiskinan, Puluhan KPM di Grabagan Terima Jaslut   |   11:00 . Kapolres Tuban Serahkan 6 Unit Ranmor Dinas untuk Anggota   |   10:00 . Libatkan Polwan, Polres Tuban Perketat Pemeriksaan di Pintu Masuk Markas   |   09:00 . Safari Ramadan, Ajang Pamit Bupati Fathul Huda   |   07:00 . Tingkat Ekonomi Keluarga Pengaruhi Usia Anak Terpapar Medsos, Kok Bisa?   |   13:00 . Cegah Aksi Balap Liar di Bulan Ramadan, Puluhan Polisi Patroli Sejumlah Titik   |   12:00 . 1.871 KPM di Jenu Cairkan BST Dua Tahap   |   10:00 . Motor Bising, Pelajar Asal Montong Dihukum dengar Suara Knalpot Modifikasi   |  
Tue, 20 April 2021
Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Demokrat Tuban: Pernyataan Menkumham Tolak Hasil KLB Loud and Clear

bloktuban.com | Wednesday, 31 March 2021 17:00

Demokrat Tuban: Pernyataan Menkumham Tolak Hasil KLB Loud and Clear

Reporter: Khoirul Huda

blokTuban.com - Plt Ketua DPC Partai Demokrat Tuban, Didik Mukrianto menanggapi terkait keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) yang menolak permohonan pendaftaran dari pihak-pihak yang melakukan pertemuan di Deli Serdang yang diklaim sebagai Konferensi Luar Biasa (KLB). 

Menurut Didik, pernyataan yang disampaikan oleh Menkumham RI Yasonna Laoly, pada Rabu (31/3/2021) tersebut sudah Loud and Clear.

"Loud and Clear pernyataan pers yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasonna Laoly," terang Didik Mukrianto saat dikonfirmasi, Rabu (31/3/2021).

Sejak awal, lanjut Didik yang juga sebagai Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat itu tidak pernah ragu sedikit pun dan yakin Menkumham akan menolak pendaftaran dari pihak-pihak yang melakukan pertemuan di Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB.

"Saya sejak awal tidak pernah ragu sedikit pun. Saya yakin seyakin-yakinnya Menkumham akan menolak permohonan pendaftaran dari pihak-pihak yang melakukan pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB," pria yang juga sebagai anggota Komisi III DPR-RI tersebut.

Diterangkannya, dalam perspektif hukum administrasi, berdasar UU Parpol dan Permenkumham 34/2017 mustahil mereka bisa memenuhi syarat tersebut mengingat pengusulan, pelaksanaan dan keputusan-keputusan KLB tersebut Inkonstitusional dan Ilegal.

Didik menegaskan, setiap warga negara, pemerintah termasuk Kemenkumhan tidak mungkin akan menafsirkan UU, karena itu bukan kewenangannya. Dalam konteks itulah karena ketentuan UU Partai Politik dan Permenkumham 34/2017 khususnya yang terkait dengan pendaftaran perubahan AD/ART dan Kepengurusan Parpol di tingkat pusat sangat eksplisit.

"Maka demi hukum saya sepenuhnya yakin Kemenkumham tegas menolak permohonan mereka. Tidak ada standing pembenar apapun untuk memperkosa UU dan aturan. Tidak ada standing apapun untuk melanggar UU, Permenkumham, produk negara, produk pemerintah dan juga keputusan Menteri Hukum dan HAM," sambung Didik.

Dia mengungkapkan, nyata dan jelas dalam berbagai pernyataan dari pertemuan Deli Serdang yang di klaim sebagai KLB mengatakan bahwa AD/ART yang mereka anggap sah untuk melakukan pertemuan yang diklaim sebagai KLB bukan AD/ART hasil Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, serta sudah diumumkan dalam Berita Negara.

"Logika dan nalar sehat, mudah sekali untuk mencerna bahwa pelaksanaan pertemuan Deli Serdang yang di klaim sebagai KLB adalah Inkonstitusional dan Ilegal, dan demi hukum tidak ada pemerintah di mana pun yang membiarkan dan tidak menindak para pelanggar hukum," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, memutuskan menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko.

Permohonan ini diajukan Moeldoko dan kawan-kawan setelah melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara pada awal Maret silam.[hud/col]

 

 

 

 

 

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Tag : Demokrat, partai, klb



PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

  • Monday, 05 April 2021 13:00

    Mahasiswa Unirow Tuban Belajar di Kantor blokTuban.com

    Mahasiswa Unirow Tuban Belajar di Kantor blokTuban.com Sekitar 25 mahasiswa-mahasiswi dari Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban berkunjung di kantor redaksi blokTuban.com Jalan Sunan Muria No. 28 Kelurahan Latsari,...

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

  • Monday, 19 April 2021 09:00

    Safari Ramadan, Ajang Pamit Bupati Fathul Huda

    Safari Ramadan, Ajang Pamit Bupati Fathul Huda Pemerintah Kabupaten Tuban di bawah kepemimpinan Bupati Fathul Huda dan Wakil Bupati Noor Nahar Hussein atau biasa dikenal dengan Huda-Noor akan segera mengakhiri masa jabatan di periode keduanya bulan Juni...

    read more

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Tuesday, 19 November 2019 14:00

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax PT Pertamina (Persero) kembali menjadi objek penipuan lowongan kerja. Kali ini ada pihak mengatasnamakan Pertamina mengumumkan lowongan kerja dan kemudian memanggil pendaftar untuk melakukan berbagai tes....

    read more