08:00 . Diancam Pohon Tumbang Tepian Bengawan, Warga Simo Kerja Swadaya   |   07:00 . Lebih Sehat dengan Bangun Pagi, Begini Cara Menjadi Morning Person   |   20:00 . AMSI Rumuskan Strategi Mendorong Ekosistem Digital yang Adil bagi Media Siber   |   19:00 . Tuban Banjir, Hingga Minggu Malam Hujan Belum Reda   |   15:00 . Marak ODGJ Awal Tahun 2021, Ini Kata Kasatpol PP Tuban   |   14:00 . Operasi Yustisi, 4 Orang Tak Pakai Masker Diminta Push Up   |   12:00 . Pemkab Tuban Inginkan Jalan Pantura Dibeton   |   10:00 . Pecinta Sepeda Tua Asal Rengel Ditemukan Meninggal di Plumpang   |   07:00 . Tips Tampil Elegan Tanpa Habiskan Banyak Uang   |   16:00 . Dandim Tuban Tanam Pohon di Kawasan Air Terjun Nglirip   |   15:00 . Meski Dihimpit Pandemi, Capaian BAZNAS Tuban Lampaui Target   |   14:00 . Anggota DPRD di Tuban Mengecat Lubang Jalan yang Bahayakan Pengendara   |   13:00 . Unirow Tuban Peringkat 154 dari 2.136 Perguruan Tinggi se-Indonesia   |   12:00 . Hindari Tumpahan Kalsium di Jalur Pantura, Pengendara Motor Jatuh   |   10:00 . Inilah Kriteria Orang Tak Bisa Disuntik Vaksin Covid-19 Sinovac   |  
Mon, 25 January 2021
Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Tak Netral di Pilkada, ASN Terancam Diperingatkan hingga Pemecatan

bloktuban.com | Friday, 27 November 2020 14:00

Tak Netral di Pilkada, ASN Terancam Diperingatkan hingga Pemecatan

Reporter: Ali Imron

blokTuban.com - Bupati Tuban, Fathul Huda bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tuban, Sullamul Hadi menandatangani perjanjian kerja sama Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Tuban pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tahun 2020.

Penandatanganan perjanjian kerja sama digelar di ruang Soejono Poetro Setda Tuban, dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana, Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban, Aguk Waluyo R, perwakilan KPU Tuban dan diikuti seluruh OPD secara virtual.

Bupati Fathul Huda menyatakan setiap ASN harus bersikap netral pada Pilkada Tuban 2020. Independensi aparatur Pemkab Tuban sebagai perwujudan dari tanggung jawab kepada bangsa dan negara Indonesia.

Langkah ini sebagai upaya mendukung penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas. Meski dituntut netral, aparatur Pemkab Tuban memiliki hak politik untuk memilih pilihannya.

Orang nomor satu di Bumi Wali ini menegaskan pelanggaran yang dilakukan ASN akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aparatur Pemkab Tuban yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi berupa peringatan, pembinaan hingga pemecatan.

"Semua ASN harus mematuhi peraturan yang berlaku," tegasnya, Jumat (27/11/2020).

Bupati yang juga Mustasyar PCNU Tuban menerangkan posisi maupun jabatan yang diraih berdasarkan kemampuan dan profesionalisme. "Bukan pemberian dari Bupati," sambungnya.

Karenanya, aparatur diharapkan menjaga perilaku, bijak dalam menggunakan media sosial. Mengingat, saat ini masyarakat kian cerdas dan dapat melaporkan setiap tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.

Bupati Huda juga mengimbau masyarakat Tuban untuk memilih pemimpin sesuai dengan kehendak hati, pertimbangan logis seperti kemampuannya, dan bukan berdasarkan politik uang (money politik).

Pada kesempatan yang sama, Bawaslu Tuban juga diharapkan memperketat pengawasan terhadap tidak pelanggaran, diantaranya kecurangan dan money politik.

Dengan upaya tersebut akan terwujud Pilkada Tuban 2020 yang kondusif, berkualitas sesuai ketentuan dan aman.

"Sehingga akan terpilih pemimpin yang berkompeten dan bermartabat," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Tuban, Sullamul Hadi mengatakan Bawaslu berkoordinasi dengan Pemkab Tuban pada pelaksanaan Pilkada Tuban. Salah satunya, upaya pencegahan dalam rangka mewujudkan Pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tindak lanjut dari pelanggaran ASN, Bawaslu hanya berwenang menyampaikan ke Pemkab Tuban. "Sanksi bagi ASN menjadi kewenangan Pemkab Tuban," ujarnya.

Sullamul Hadi menambahkan monitoring dan pengawasan terhadap jalannya Pilkada Tuban yang akan digelar 9 Desember mendatang. Sampai saat ini, tidak ada pelanggaran pidana kaitannya dengan proses pelaksanaan Pilkada.

"Semoga dapat terus dipertahankan hingga pasca pemungutan suara dan sampai akhir masa Pilkada," pungkas ketua Bawaslu yang juga mantan aktifis pergerakan ini. [ali/rom]

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Tag : asn, opd, pilkada, pilbup



PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

  • Wednesday, 30 December 2020 17:00

    Cangkruk Mathuk Bersama EMCL

    Lomba Essay dan Fotografi EMCL, 3 Reporter BMG Raih Juara

    Lomba Essay dan Fotografi EMCL, 3 Reporter BMG Raih Juara Pasca dilaksankan Cangkruk Mathuk dalam jaringan (daring) yang digelar operator Lapangan Banyuurip, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bersama para wartawan 3 Kabupaten pada Rabu (25/11/2020), dilanjutkan dengan lomba essay dan...

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Tuesday, 19 November 2019 14:00

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax PT Pertamina (Persero) kembali menjadi objek penipuan lowongan kerja. Kali ini ada pihak mengatasnamakan Pertamina mengumumkan lowongan kerja dan kemudian memanggil pendaftar untuk melakukan berbagai tes....

    read more