17:00 . KPU Tuban Optimis Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Tetap Tinggi   |   16:00 . Tracing Lanjutan Lima Orang Positif Corona   |   15:00 . Perkiraan Gelombang Laut, untuk Lima Hari ke Depan   |   14:00 . Jelang Hari Raya Idul Adha, Sejumlah Kebutuhan Pokok Terpantau Naik   |   13:00 . ´╗┐Siapkan 20.000 Rapid Test Gratis Bagi Peserta UTBK Kurang Mampu   |   12:00 . Giat Cipkon, Tak Pakai Masker Langsung Ditindak   |   10:00 . Dahan Pohon Patah Usai Diserempet Truk, Satu Sepeda Motor Rusak   |   08:00 . Patroli Gabungan Skala Besar, Sasar Warkop, Kafe hingga Lokasi Balap Liar   |   21:00 . Sehari Ada Tambahan 7 Kasus Positif Baru   |   20:00 . Pengendara Motor Tabrak Pohon Hingga Meninggal Dunia   |   12:00 . 7.015 Pekerja Seni Bisa Beraktifitas Lagi 24 Juli   |   09:00 . Ponpes Langitan Siap Sambut New Normal   |   08:00 . Tambah Dua Perempuan Positif, Kasus Corona di Tuban Belum Berhenti   |   07:00 . Demi Manfaat Maksimal, Ini Waktu Terbaik untuk Minum Kopi   |   21:00 . Pesan Direktur Utama Pertamina EP pada MWT di PEP Asset 4 Poleng Field   |  
Mon, 06 July 2020
Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Sunday, 07 June 2020 18:00

PPDI Tuban Kirim Surat Rekomendasi ke Presiden Terkait UU Tentang Desa di Tengah Pandemi

PPDI Tuban Kirim Surat Rekomendasi ke Presiden Terkait UU Tentang Desa di Tengah Pandemi

Reporter: Khoirul Huda

blokTuban.com - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban,  sepakat untuk mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden RI melalui Pengurus Pusat (PP) PPDI agar Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak dihapus.

Kesepakatan itu diambil setelah Pengurus PPDI Kabupaten Tuban menggelar musyawarah di Balai Desa Lajokidul, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, pada Sabtu (6/6/2020) kemarin.

Dengan agenda penyampaian hasil Audiensi bersama Dispemas KB Kabupaten Tuban dan DPRD Tuban sekaligus membahas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 2 Ayat (1) Huruf (i). Tentang pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (Refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (DD) dengan kriteria tertentu.

"Menyikapi hasil musyawarah terkait hal ini maka PPDI Kabupaten Tuban mengambil sikap untuk mengirimkan rekomendasi Presiden melalui Pengurus Pusat PPDI agar Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jangan dihapus dan agar siltap Perangkat Desa setara 2A dapat dipertahankan," terang Ketua PPDI Kabupaten Tuban, H. Sutoyo M. Muslih.

Dia menambahkan, yang dimaksud dengan Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Sebab, dengan berlakunya Perppu ini besaran belanja wajib (Mandatory Spending) yang terdapat dalam berbagai undang-undang dapat disesuaikan oleh Pemerintah, antara lain Anggaran untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Artinya jika pada UU No 6 Tahun 2014 Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib mengalokasikan minimal 10% dana perimbangan daerah setelah dikurangi DAK atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan adanya aturan ini maka tidak diwajibkan 10% lagi, maka jangan heran jika saat ini banyak ADD yang dipotong oleh daerah dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Desease (COVID-19)," imbuhnya.

Maka dari itu, PPDI Kabupaten Tuban mengambil sikap untuk mengirimkan rekomendasi Presiden melalui Pengurus Pusat PPDI agar Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jangan dihapus dan agar siltap Perangkat Desa setara 2A dapat dipertahankan.

Lebih lanjut, pembahasan lain dalam musyawarah itu adalah kaitannya dengan Data Kemiskinan yang masih banyak permasalahan saat bantuan sosial turun di desa.

"Dengan banyaknya permasalahan data Bantuan Sosial yang saat ini yang turun, diharapkan Desa dapat melakukan inovasi dalam rangka perbaikan data kemiskinan sebagaimana keadaan di desanya masing-masing," pungkasnya.[hud/ito]

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Tag : ppdi, tuban, rekomendasi, presiden



PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Tuesday, 19 November 2019 14:00

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax PT Pertamina (Persero) kembali menjadi objek penipuan lowongan kerja. Kali ini ada pihak mengatasnamakan Pertamina mengumumkan lowongan kerja dan kemudian memanggil pendaftar untuk melakukan berbagai tes....

    read more