22:00 . Diduga Curi Kotak Amal Masjid, Pria Asal Gresik Ditangkap Warga   |   17:00 . Guru Ahli dan Pembina PBG Tuban Ikuti Webinar Digital Library   |   16:00 . Rektor dan Pejabat Struktural IAI AL Hikmah Tuban Periode 2020-2025 Resmi Dilantik   |   15:00 . Paslon Bupati Golkar Sudah Dikunci, Koalisi Partai Belum Diumumkan   |   12:00 . Pemuda-pemudi Tuban Deklarasi Gerakan Tuban Masker   |   09:00 . Diduga Korsleting Listrik, Sebuah Rumah Terbakar    |   08:00 . Seribu Tong Air dari Setiajit untuk Masyarakat   |   07:00 . Bersepeda Bisa Menurunkan Berat Badan, Ini 5 Hal yang Perlu Diketahui   |   20:00 . Lima Hari Kedepan, BMKG Peringatkan Waspada Gelombang Tinggi   |   18:00 . Jelang Tahun Ajaran Baru, Kemenag Kunjungi MIN 2 Tuban   |   17:00 . Pertama di Indonesia, SIG Terapkan Teknik Reklamasi Sistem Alur   |   16:00 . Progress Recovery CPP Gundih On The Track   |   15:00 . PT. Merdeka Nusantara Klarifikasi Perusahaan GG Bukan Klaster Baru   |   14:00 . Dinsos PPPA Yakin Pelaku Pembuangan Bayi Alami Tekanan Psikologi Berat   |   13:00 . Versi Diskoperindag, Klaster GG Belum Tepat   |  
Sun, 12 July 2020
Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Friday, 29 May 2020 11:00

Kades Bandel Tak Setor LKPPD ke BPD

Kades Bandel Tak Setor LKPPD ke BPD

Reporter: Ali Imron

blokTuban.com - Terkait kinerja kepala desa salah satu yang wajib dilakukan adalah memberikan laporan. Mengenai tugas ini diatur secara terperinci dalam Permendagri No.46 Tahun 2016 tentang laporan kepala desa.

Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa laporan kepala desa adalah, proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Ada empat laporan kepala desa yang seharusnya dilaksanakan oleh semua kades, mulai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan.

Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Terakhir informasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam Permendagri No.111 Tahun 2016 disebut juga LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa), kades wajib memberikan BPD. Berdasarkan survei yang dilakukan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Tuban, banyak kades di Tuban yang tidak memberikannya kepada BPD.

"Di semua kecamatan ada yang belum setor, prosenstasenya 60 persen. Padahal sudah melebihi batas waktu yang sudah diatur perundang-undangan," ungkap Budiono selaku Sekretaris asosiasi BPD Kabupaten Tuban kepada blokTuban.com, Jumat (29/5/2020).

Untuk itu, Asosiasi BPD Tuban berharap peran dari dinas-dinas terkait, untuk melakukan pembinaan di desa agar hal seperti ini tidak terulang kembali. BPD jangan hanya dijadikan badan pelengkap desa, tetapi harus benar benar menjadi badan permusyawaratan desa.

Lebih jauhnya, BPD setelah menerima LKPPD itu harus membuat evaluasi selambatnya 10 hari setelah LKPPD itu diterima (pasal 49 ayat 1). Dalam pasal yang sama ayat 4 disebutkan evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Apabila BPD belum mendapatkan LKPPD dari Pemerintah Desa (Kades), maka BPD tidak dapat menyusun laporan kinerja BPD yang didalamnya harus disertai juga oleh dokumen LKPPD. Artinya Pemdes masih belum paham mengenai makna sinergis dan tanggung jawab.

"Asosiasi BPD Tuban berharap peran dari semua pihak baik pemerintah kabupaten, kecamatan, desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik dan transparan," pungkas Budiono. [ali/rom]

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Tag : kades, laporan



PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Tuesday, 19 November 2019 14:00

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax PT Pertamina (Persero) kembali menjadi objek penipuan lowongan kerja. Kali ini ada pihak mengatasnamakan Pertamina mengumumkan lowongan kerja dan kemudian memanggil pendaftar untuk melakukan berbagai tes....

    read more