20:00 . Begini Teknis Pencoblosan Pilkada Serentak 2020   |   19:00 . Bupati dan Wabup Bergantian Tinjau Klaster Leran Wetan   |   18:00 . Jajaran KPU Tuban Akan Dirapid Test, Jika Positif Covid 19 Diistirahatkan   |   16:00 . Air di Cepokorejo Payau, Wabup Akan Kaji Sebabnya   |   15:00 . Tunjukkan Kreatifitasmu di Lomba Video Film Pendek   |   14:00 . Lomba Foto 9 Tahun bB, ini Syarat dan Ketentuannya   |   13:00 . Masih Dibuka, Yuk Ikuti Lomba 9 Tahun bB   |   12:00 . Percepat Kilang GRR, Lahan di 6 Desa Jadi Calon Pengganti TKD Wadung   |   10:00 . Ada 16 Catatan Rekomendasi Andalalin Kilang GRR Tuban   |   09:00 . Ber-KTP Tuban Bojonegoro, Bambang Joko Santoso Ditetapkan Tersangka   |   08:00 . TPPI Serahkan Bantuan Pendidikan untuk Siswa Berprestasi dan Kurang Mampu   |   07:00 . Banyak Kehamilan Terjadi di Tengah Pandemi, Apa Kata Dokter?   |   21:00 . Kompetisi Sobat Bumi Pertamina Berhadiah Rp900 Juta   |   20:00 . Seorang Pemotor Asal Surabaya Meninggal, Anak yang Dibonceng Selamat   |   19:00 . Ratusan Warga Cepokorejo Minta Tambak Udang Tak Berizin Ditutup   |  
Fri, 03 July 2020
Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Wednesday, 27 May 2020 09:00

Mengaku Tak Sanggup Bayar Gaji, Tuban Tak Bentuk Komisi Informasi

Mengaku Tak Sanggup Bayar Gaji, Tuban Tak Bentuk Komisi Informasi

Reporter : Ali Imron

 

blokTuban.com - Beban biaya besar menjadi salah satu pertimbangan tidak lahirnya Komisi Informasi di Peraturan Daerah (Perda) Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

 

Hal itu disepakati dalam hearing raperda KIP Pansus II bersama stakeholder dan organisasi masyarakat di ruang paripurana DPRD Tuban, Selasa (26/5) siang.

 

Ketua Pansus II, Zuhri Ali menegaskan komisi informasi di raperda ini tugasnya bukan pendampingan, tapi menyelesaikan sengketa antara Pejabat Penanggungjawab Informasi Dokumen (PPID) dan pemohon data. Lahirnya perda ini juga untuk melindungi pemberi dan pemohon informasi.

 

"Jika ada sengketa data selama ini langsung dibawa ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur," terang Zuhri Ali.

 

Komisi Informasi Kabupaten merupakan lembaga setara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika dilahirkan sekarang, konsekuensinya pemkab harus menyediakan gedung sidang, membentuk 5 orang pengurus Komisi Informasi dan menggajinya selama satu periode 4 tahunan.

 

"Komisi informasi bersifat independen ketika dilahirkan membawa anggaran secara kontinue. Komisi informasi kabupaten dilahirkan jika mendesak," imbuhnya.

 

Selama belum ada komisi ini, mantan Kades Jetak Montong,  lembaga yang peduli kemanusiaan bisa ikut membantu para pemohon data jika terlibat sengketa.

 

Di Jatim sendiri untuk Komisi Informasi Kabupaten tidak ada yang jalan. Karena untuk membentuk lembaga peradilan agak berat.

 

Hal ini kemudian diamini oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tuban, Heri Prasetyo. Kabupaten Tuban belum membutuhkan komisi tersebut, karena masih minimnya sengketa data.

 

"Bisa dibayangkan dalam waktu 4 tahun jika ada dua sengketa data, tentu tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan pemkab menggaji pengurus komisi," sambungnya.

 

Pendapat berbeda disampaikan Ahmad Istihar salah satu wartawan di Tuban. Dalam bab 9 di pasal 35 huruf 2, dengan melihat kasus-kasus di Tuban ketika ada persoalan menginginkan informasi sifatnya serta merta perlu ada pencerahan dari pemerintah. Bukan orang-orang seperti ini dipersekusi.

 

"Tuban sudah saatnya memiliki Komisi Informasi," tegasnya.

 

Di lain sisi, Zuhri Ali menambahkan terkait status pemohon informasi ada dua jenis yaitu masyarakat umum, dan lembaga. Pers tidak masuk dalam perda ini, karena masuk ranah UU pers 40 tahun 1990.

 

Peraturan ini tidak berbicara pada pers tapi pada masyarakat. Raperda tidak bicara hukum atau pelanggaran, karena jika ada penyimpangan diatur sendiri dalam UU ITE. [ali/ono]

 

 

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Tag : kip, komisiinformasi



PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Tuesday, 19 November 2019 14:00

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax PT Pertamina (Persero) kembali menjadi objek penipuan lowongan kerja. Kali ini ada pihak mengatasnamakan Pertamina mengumumkan lowongan kerja dan kemudian memanggil pendaftar untuk melakukan berbagai tes....

    read more