07:00 . Berapa Jarak Usia Ideal antara Seorang Anak dan Adiknya?   |   19:00 . Disparbudpora Tuban Cek Kesiapan Jelang Pembukaan Bioskop   |   18:00 . Ini Jumlah Disabilitas di Tuban   |   17:00 . BLT Kemensos Diperpanjang, ini Besaran Nominalnya   |   16:00 . 93 Ribu Pelaku Usaha Mikro di Tuban Terdampak Covid-19   |   15:00 . Polres Rumuskan Strategi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi   |   13:00 . Pengawasan Tiga Paket Jalan Lingkar Diperketat   |   11:00 . Wabup Sidak Mall Pelayanan Publik, Layanan Satu Pintu   |   11:00 . Rekom Pilkada Turun, Kang Yudi Undi Hadiah 20 Umroh Gratis   |   10:00 . Gugatan Ditolak, Mantan Kades Sumurgung Siapkan Gugatan Lagi   |   09:00 . Pertamina Siap Distribusikan 35 Ribu Paket Konverter Kit untuk Nelayan & Petani   |   07:00 . Yuk, Lakukan 6 Rutinitas Pagi demi Hari yang Produktif dan Tak Lesu   |   18:00 . Ini Prediksi Gelombang Laut Wilayah Tuban dan Sekitarnya   |   17:00 . AHY Rekomendasikan Lindra-Riyadi Maju Pilkada Tuban   |   14:00 . Jatim Bermasker, Polisi Bagikan 5000 Masker Gratis   |  
Fri, 07 August 2020
Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Tuesday, 26 May 2020 16:00

Perda KIP Lindungi Pemohon dan Pemberi Data

Perda KIP Lindungi Pemohon dan Pemberi Data

Reporter : Ali Imron

blokTuban.com - Pansus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama stakholder dan organisasi masyarakat di Tuban hari ini Selasa (26/5/2020) siang telah menyelesaikan pembahasan Raperda Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di ruang paripurna.

Ada beberapa masukan dan saran dari peserta hearing, yang dipimpin Ketua Pansus II, Zuhri Ali. Usulan Raperda muncul dari UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP. Ditindaklanjuti Perbup tahun 202 tentang Pejabat Penanggungjawab Informasi Dokumen (PPID).

Dalam kesempatan tersebut, Zuhri Ali menegaskan Raperda ini memiliki semangat melindungi pemohon dan pemberi informasi. Ada dua jenis pemohon yaitu masyarakat umum dan lembaga.

"Akses informasi akan semakin luas bagi masyarakat," terang Zuhri dalam hearing.

Disambung Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tuban, Heri Prasetyo. Raperda ini juga sebagai landasan intansinya ketika mengeluarkan data kepada media maupun LSM.

Ada tiga jenis data yang perlu diketahui publik, yaitu informasi serta merta tanpa ada yang meminta akan diterbitkan. Kedua informasi berkala keluarnya tidak setiap saat. Terakhir informasi dikecualikan yang bersifat penting bagi daerah dan tidak bisa diberikan begitu saja.

"Contoh data potensi tambang di Tuban atau RAB proyek tentu masuk data dikecualikan," sambung Heri.

Camat Tuban, Dani Ramdani mewakili forum camat sangat berharap ada kepastian data mana yang terbuka dan tetutup. Hal ini menjadi soal lama baik di pemerintah kecamatan dan desa.

Terkadang permintaan data melebihi batas dari apa yang diminta. Data yang dikecualikam dirinci di dalamnya dan jika minta syaratnya apa," tambahnya.

Selama ini permintaan data juga disertai ancaman. Permintaan juga kadang ke hal sensitif mulai RAB, hingga LPJ kegiatan. Pihaknya mengaku kesulitan memberi jawaban.

Masukan berbeda dari perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Tuban, Warsito. Dirinya menyambut baik adanya Perda Keterbukaan Informasi Publik. Mudah-mudahan peraturan ini jadi landasan pelayanan baik di desa maupun kabupaten.

"Kali ini kami memberi masukan struktur dan fungsi organisasi. Pasal 22 struktur PPID ada 3 struktur dalam pengelolaan informasi publik. Dimana informasi yang diminta masyarakat mohon dimasukkan aparatur pemerintah desa dalam tim pertimbangan," pintanya.

Kalau hanya dari unsur BPD, lanjut Zito ada kekhawatiran miskomunikasi. Apalagi karakter dari politik lokal desa dengan BPD masih memanas. Perlu cek dan balance, tidak harus kepala desa bisa dari unsur kasi pemerintah atau lainnya.

Perwakilan PPDI Tuban, Sandi Aji yang merupakan Sekdes Tambakboyo juga menyoal biaya ringan dalam Pasal 2 ayat 2. "Kalau bisa digratiskan. Kalau bagi yang miskin mahal dan bagi yang kaya murah," imbuhnya.

Menanggapi masukan PPDI, Heri Prasetyo menjelaskan biaya ringan dimaksud aetiap pemohon informasi menanggung biaya sendiri. Misal meminta APBDes atau APBD pemkab dalam 5 tahun, dia yang harud memfoto copy sendiri. "Pemohon mengeluarkan biaya sendiri," tegasnya.

Zuhri Ali selaku Ketua Pansus menampung semua masukan dari peserta rapat. Baik dari AKD maupun PPDI, akan dibahas dalam pansus gabungan di waktu yang telah ditentukan.

"Semoga Raperda ini membawa peningkatan pelayanan bagi masyarakat di Tuban. Baik pemberi maupun pemohon data dilindungi haknya, dan jika ada penyalahgunaan data akan diatur dalam UU ITE," pungkasnya. [ali/ito]

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Tag : perda, kip, data



PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Tuesday, 19 November 2019 14:00

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax PT Pertamina (Persero) kembali menjadi objek penipuan lowongan kerja. Kali ini ada pihak mengatasnamakan Pertamina mengumumkan lowongan kerja dan kemudian memanggil pendaftar untuk melakukan berbagai tes....

    read more