Anggaran untuk Covid-19 Rp 15 Miliar, Ini yang Dilakukan PMII

Reporter : Ali Imron

blokTuban.com - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban ingin memastikan penggunaan dana penanggulangan dan penanganan Covid-19 tepat sasaran. Caranya, organisasi ini  menyatakan akan terus mengawal penggunaan dana tersebut.

 

‘’Akan kami kawal, agar dana tersebut benar-benar tepat sasaran penggunaannya,’’ ujar M. Chanif Muayyad Ketua Umum (Ketum) PMII Cabang Tuban, Kamis (2/4/2020).

 

Sekadar diketahui, pemkab Tuban mengalokasikan dana penanggulan dan penanganan Cpvid-19 di wilayahnya sebesar Rp 15 miliar. Jika masih kurang, dana tersebut akan ditambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan penanganannya.

 

Pernyataan Wakil Bupati (Wabup) Tuban Noor Nahar Hussein pada wartawan, dari dana yang tersedia itu, sudah dibelanjakan sekitar Rp 1,5 miliar. Selain untuk kegiatan penyemprotan sejumlah fasilitas umum, dana tersebut juga untuk membantu sembako murah bagi 9.900 orang.

 

‘’Nah itu maksud saya, misalnya sembako itu diperuntukkan siapa dan di mana lokasinya. Masyarakat saat ini sangat sensitif. Pemkab harus menjawab kegalauan masyarakat itu dengan informasi yang terbuka,’’ tambahnya.

 

Alumnus Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban ini menjelaskan, kehadiran Covid- 19 membuat rakyat kecil menjerit. Karena itu, PMII, kat dia, berharap pemkab segera memberikan solusi atas kesulitan warga tersebut.

 

Pria asal Jenu itu mengapresiasi kebijakan pemerintah mengenai penerapan social distancing. Sebab, itu adalah keputusan yang sangat tepat untuk mencegah penyebaran Covid-19. Akan tetapi, lanjutnya, kebijakan pemerintah ini juga harus ada sisi kemanusiannya.

 

"Kita tahu bahwa mereka para pedagang dan lain sebagainya sangat menggantungkan hidupnya pada keramaian. Mereka semua sudah mulai kehabisan kata-kata menghadapi situasi ini. Di sinilah pemkab harus berperan,’’ harapnya.

 

Kehadiran pemkab, lanjut dia, bisa dengan memberikan sembako murah pada warga, seperti yang sudah dilakukan. Hanya, jumlah dan wilayahnya diperluas, selain itu intensitasnya ditambah.

 

Juga bisa dengan memberikan bantuan modal bantuan tunai untuk memastikan kehidupan tetap berjalan. Sebab, penerapan kebijakan pemerintah untuk menjaga jarak, tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah dan sejenis mematikan banyak kesempatan meraih nafkah.

’’Ini yang harus dipikirkan. Bagaimana nasib warga yang sudah tak bisa mengais nafkah lagi akibat adanya kebijakan tersebut. Di sana peran pemerintah sangat dibutuhkan,’’ tandasnya.[ali/ono]