18:00 . Kuasa Hukum Terduga Korupsi BPNT Keberatan Pernyataan Bupati   |   17:00 . Peduli Pesantren, TPPI Sumbang 3.000 Masker dan Alat Penunjang Tatanan Hidup Baru   |   15:00 . Bupati Isyaratkan Pembatasan Santri di Ponpes   |   14:00 . Desa Wajib Miliki Peta Kerawanan Bencana   |   12:00 . Dampak Covid-19, Pelaksanan Ujian Perangkat Desa Belum Pasti   |   11:00 . Kemenag Keluarkan Panduan Salat Idul Adha   |   10:00 . Bupati Sebut Tak Ada Mafia Pupuk   |   09:00 . 7.255 Petani Tuban Telah Mengambil KUR Tani BNI, Ini Keuntungannya   |   07:00 . 5 Tips Sukses Wawancara Kerja setelah Kamu Kena PHK   |   18:00 . Lahir 1 Juli, 28 Pemohon Dapatkan SIM Gratis   |   16:00 . DPRD Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019   |   14:00 . Jelang Idul Adha, Kemenag Keluarkan Tata Cara dan Penyembelihan Kurban   |   13:00 . Ahli Bikin Quote Patah Hati, Gadis Absurd Tuban Idolakan Fiersa Besari   |   12:00 . Mengenal Basuki Rahmat, Kurir dan Saksi Penandatanganan Supersemar Asal Tuban   |   11:00 . Bupati Yakin Sekdes Cepokorejo Bakal Masuk Bui   |  
Thu, 02 July 2020
Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Tuesday, 14 January 2020 08:00

Pilkada Tuban 2020

Pilih Bayar Pajak Baliho atau Ditertibkan

Pilih Bayar Pajak Baliho atau Ditertibkan

Reporter : Ali Imron

blokTuban.com - Tahun 2020 merupakan tahun politik di Kabupaten Tuban karena beberapa bulan lagi akan digelar Pilkada.

 

Maraknya pemasangan baliho bakal calon bupati (bacabup) dari kota hingga pelosok desa, membuat Kesbangpol mengumpulkan seluruh partai politik, bacabup, dan tim suksesnya.

Hanya ada dua pilihan terkait baliho tersebut. Ijin dan bayar pajak ke daerah, atau memilih ditertibkan Satpol PP seperti tempo hari lalu di perempatan Jalan Pramuka dekat RSUD Koesma Tuban.

"Kami sudah sosialisasikan mengingat pentingnya pilkada serta agar Pemkab tidak kehilangan marwah ekskutif. Partai dan bakal calon tidak merasa dirugikan serta masyarakat tidak terganggu baliho itu," ujar Kepala Kesbangpol Tuban, Didik Purwanto, Selasa (14/1/2020).

Mantan Camat Tambakboyo ini menambahkan, pemkab memberi tenggang waktu hingga akhir Januari 2020 untuk segera mengurus ijin dan membayar pajar di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM PTSP & Naker).

Jika dalam waktu tiga pekan setelah sosialisasi tidak ada respon, maka per 1 Februari 2020 seluruh baliho bacabup yang tidak berijin dan bayar pajak alias liar bakal ditertibkan Satpol PP bersama Kesbangpol.

"Kami tegas supaya semuanya juga nyaman dengan adanya baliho bacabup di tahun politik ini," terang mantan Camat Parengan.

Sebelumnya, Didik Purwanto sempat mengingatkan seluruh tim sukses (timses) bakal calon bupati (bacabup) untuk mematuhi aturan main yang ada. Pemsangan baliho tidak boleh melanggar Perda no. 16 tahun 2014.

Beberapa titik larangan baliho yaitu di depan reklame berbayar, menempel di pohon penghijauan, tiang telepon, tiang listrik, dan jembatan. [ali/ono]

 

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Tag : baliho, cabup, pilkada, kesbangpol



PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Tuesday, 19 November 2019 14:00

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax PT Pertamina (Persero) kembali menjadi objek penipuan lowongan kerja. Kali ini ada pihak mengatasnamakan Pertamina mengumumkan lowongan kerja dan kemudian memanggil pendaftar untuk melakukan berbagai tes....

    read more