17:00 . Curi Motor di Tuban, Dua Penadah Asal Banyuwangi Dibekuk Polisi   |   16:00 . Tumpukan Ban Bekas Terbakar, Nyaris Merembet ke Bengkel   |   15:00 . Predikat KLA Tuban Naik Jadi Tingkat Madya   |   12:00 . Banyak Warga Miskin Tak Dapat Bansos   |   08:00 . Bigini Landskap Media Digital di Indonesia Versi AMSI   |   07:00 . Lebih Baik Minum Air Panas saat Cuaca Panas, Ini Sebabnya!   |   18:00 . Gandeng Mahasiswa, Kapolres Tuban Bagikan Bansos Kepada Warga Terdampak Covid-19   |   17:00 . Warga Merakurak Meninggal Usai Pesta Miras di Jenu   |   16:00 . Simak Jadwal Dispensasi Perpanjang SIM Yang Habis Masa Berlakunya Saat PPKM   |   15:00 . FPKB DPRD Kritik Kebijakan Bupati Pangkas Anggaran KONI   |   14:00 . Hati-hati Calo Plasma Sudah Berkeliaran di Tuban   |   13:00 . Anggaran KONI Dikepras, FPKB Teriak   |   12:00 . Ringankan Beban Warga, Lapas Salurkan 50 Paket Sembako   |   11:00 . Sidak Bansos, Bupati Sorot Kinerja Pendamping, Agen hingga Supplier   |   09:00 . Kapolda Jateng Ajak Warga Pergerakan Jalan Bareng   |  
Sat, 31 July 2021
Jl Sunan Muria no 28, Kelurahan Latsari, Kecamatan/Kabupaten Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Ada Pilkada 2020, Kadisdik Tuban Minta Maaf ke Guru Honorer

bloktuban.com | Monday, 13 January 2020 14:00

Ada Pilkada 2020, Kadisdik Tuban Minta Maaf ke Guru Honorer

Reporter : Ali Imron

blokTuban.com - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Tuban, Nur Khamid secara tegas meminta maaf kepada guru honorer karena tahun ini belum bisa meningkatkan kesejahteraan. Kondisi ini salah satu sebabnya, karena ada agenda Pilkada lima tahunan.

"Kami minta maaf karena tahun ini belum bisa menyejahterakan honorer," tutur Nur Khamid dalam hearing antara Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non K (GTKHNK) 35+, Komisi 4 DPRD, Kepala BKD SDM, dan Ketua PGRI Tuban di ruang paripurna, Senin (13/1/2020).

Nur Khamid menyebutkan anggaran Pilkada tahun ini dari APBD sebesar Rp70 miliar lebih. Secara logika dana itu bisa dipakai untuk program, salah satunya untuk honorer.

Jangan ditafsiri menghalangi. Pilkada merupakan skala prioritas program pemerintah. Kita berpikir santai saja tidak usah kencang. Tahun depan tidak ada Pilkada, tentu anggaran 70 miliar rupiah tersebut dipakai untuk program lainnya.

"Kita ngomongnya bukan anggaran Dinas Pendidikan tapi APBD," imbuh pelatih gulat di Bumi Wali.

Dalam hearing juga ada rencana usulan insentif ke guru honorer sebesar 1 juta rupiah. Insentif ini bakal diajukan di PAK 2020. Di PAK merupakan upaya memanfaatkan anggaran yang telah diekskusi dan kira-kira menjadi SiLPA.

Soal peluang disetujuinya insentif itu, Nur Khamid mengingatkan intruksi Bupati semuanya harus segera bekerja, supaya hasilnya bisa dimanfaatkan oleh semuanya.

Ketua Komisi 4, Tri Astuti berbicara aturan yang berlaku. Dari diskusi dan hearing kali ini, ada dua poin yang diperjuangkan dewan. Setiap tahun honorer mendapat insentif Rp1 juta, yang akan diusulkan di PAK 2020 sekitar bulan September. "Usulan kami kedua GTT 3.421 orang diberikan BPJS kesehatan," sambung politisi Dapil II.

Ditegaskan Ketua DPC Gerindra, insentif tidak hanya usulan dari Dinas Pendidikan, tapi tim anggaran ekskutif, Bappeda dan Banggar. Setelah itu baru diserahkan ke DPRD. [ali/ito]

Tag : pilkada, tuban, disdik

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat