21:00 . Rangkul Warga Net untuk Menata Tuban   |   17:00 . FITRA Jatim: Pemkab Tuban Jangan Berbisnis Internet Desa   |   16:00 . DPRD Tuban: Uang Milik Desa Kenapa Pemkab Memaksa?   |   15:00 . Tarif Mahal, BPD Pongpongan Anggap Pemkab Paksa Desa Langganan Internet Icon Plus   |   11:00 . Apabila LPG 3 Kg Rp35.000, Pemilik Warung di Tuban Keberatan   |   10:00 . Misi Bangun 1.000 TPQ, Pemkab Kucurkan Dana Hibah Rp2 M   |   09:00 . 93 Desa di Tuban Terima ADD Rp18,3 M   |   08:00 . GP Ansor Siapkan Pemimpin Militan   |   07:00 . 7 Kebiasaan 'Baik' Orang Tua yang Membuat Anak Tidak Percaya Diri   |   21:00 . Pertamina Ajak Utamakan Keselamatan dan Kesehatan dalam Bekerja   |   20:00 . Tahun 2019, Ada 105.798 Penerima PKH   |   19:00 . Di Tuban, Program Kartu Sembako Murah Baru akan Disosialisasikan   |   18:00 . Jatah Pupuk Bersubsidi Dipangkas, Dinas Minta Petani Optimalkan Pupuk Organik   |   17:00 . Audit Batas Wilayah Perbatasan Banjarsari-Soko Direvisi   |   16:00 . Polisi Tetapkan Sopir MPU Jadi Tersangka   |  
Sun, 19 January 2020
Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Friday, 18 October 2019 10:00

PMII Tuban, Adakan Aksi Kupas Tuntas Mafia Retribusi di Bumi Wali

PMII Tuban, Adakan Aksi Kupas Tuntas Mafia Retribusi di Bumi Wali

Reporter: Nidya Marfis H.

blokTuban.com - Puluh aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tuban, adakan aksi terkait kupas tuntas mafia retribusi di Bumi Wali. Di depan Gedung Pemerintah Kabupaten Tuban.

 Ketua PC. PMII Tuban,  Musthofatul Adib mengatakan, sejak tahun 1922 koperasi - koperasi perikanan di Pulau Jawa telah melaksanakan Pelelangan di Indonesia dengan tujuan untuk  mendukung nelayan dari permainan harga oleh tengkulak dan membantu para nelayan mendapatkan harga yang pantas serta mengembangkan usaha.  Namun dalam pelaksanaannya terjadi pasang surut, berdasrkan data  kementrian koper dan usaha kecil menengah  tahun 2018 dari semula 144 koperasi perikanan di Pulau Jawa.

"Saat ini, hanya  tersedia 48 koperasi perikanan yang melakukan Pelelangan ikan,"ungkap Adib, Jumat, (18/10/2019)

Lebih lanjut, berdasrakan peraturan menteri Kelautan dan Perikanan nomor 80/men/2012 tentang ke pelabuhan perikanan yaitu,  Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  terdiri dari Dinas Perikanan atau dipihak ketiga koperasi seperti hal PERBUP nomor 58 tahun 2016 tentang uraian tugas. 

"Fungsi dan tata kerja Dinas Perikanan dan Pertenakan Kabupaten Tuban, dimana pada pasal 30 ayat 2  menerangkan mengenai fungsi pengelolaan," ungkapnya. 

Sedangkan, hasil riset PC PMII Tuban mengenai tarif retribusi sebanyak 2 persen dari penghasilan nelayan  di TPI Palang, Desa Palang, Kecamatan Palang dan dilanjutkan dengan advokasi di lapangan terdapat beberapa kejangalan yang pihaknya dapatkan.  Salah satunya, mengenai transparansi retrubusi nelayan dimana nelayan telah memberikan retrubusi 2 persen dari hasil tangkap namun tidak ada timbal balik atas hal tersebut, baik berbentuk infrastruktur atau pun yang lainnya. 

"Selama ini nelayan tidak pernah mengetahui kemana alur perputaran retribusi tersebut, dikarenkan selama ini pengelola TPI bersikap tertutup soal alokasi dana retribusi," ujar Ketua PMII Tuban. 

Ia menambahkan, di sisi lain tidak ada monitoring yang serius dari Dinas Perikanan dan Pertenakan, terkesan ada konspirasi terkait permasalahan ini.  Padahal, sudah jelas regulasi UU nomer 14 tahun 2008 terkait keterbukaan Informasi Publik (KIP)  bawasannya setiap warga negara dijamin atas informasi apa pun.

"Terlebih soal besaran retribusi, kami dari PC PMII Tuban menilai adanya indikasi praktik penyelewengan dana tersebut," tandasnya.

Dari permasalahan diatas,  PMII Tuban mengatakan sikap untuk aksi turun jalan denagan 5 tuntutan di antaranya,  

1. Berikan hak nelayan atas dana retribusi yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah. 

2. Transparansikan dana retribusi nelayan secara publik berdasarkan UU KIP no. 14 tahun 2008.

3. Kupas tuntas mafia dana retribusi di Bumi Wali. 

4. Bupati Tuban segera bersikap tegas kepada dinas yang bersangkutan atas permasalahan yang terjadi.

5. PC. PMII Tuban meminta Bupati Tuban segera mengadakan forum yang melibatkan instansi terkait untuk memastikan kevalidan data hasil riset PC. PMII Tuban dengan data Dinas Perikanan dan Pertenakan. [nid/lis]




* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Tag : Pmii, boneka



Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

  • Friday, 17 January 2020 12:00

    Poling blokTuban.com Menganulir Suara Ganda oleh Robot

    Poling blokTuban.com Menganulir Suara Ganda oleh Robot Sistem polling yang diadakan blokTuban.com mulai Kamis (16/1/2020) kemarin, untuk mengukur partisipasi pembaca terkait sosok Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban mendeteksi keberadaan bot/robot yang memilih lebih dari satu...

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Tuesday, 19 November 2019 14:00

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax PT Pertamina (Persero) kembali menjadi objek penipuan lowongan kerja. Kali ini ada pihak mengatasnamakan Pertamina mengumumkan lowongan kerja dan kemudian memanggil pendaftar untuk melakukan berbagai tes....

    read more