18:00 . Tingkatkan Pelayanan di Mapolres, Kapolres Operasionalkan Golf Car   |   16:00 . Camat Palang: 40 Rumah di Panyuran Terdampak Banjir Bandang   |   14:00 . 524 Lembar Surat Suara Pilkada Rusak   |   12:00 . BMKG: Hari Ini Sebagian Tuban Berawan dan Hujan Ringan   |   12:00 . Kualitas Beras BPNT di Kecamatan Tuban Dicek Rutin   |   11:00 . Tanggul Jebol, Puluhan Hektar Tanaman Padi di Rahayu Rusak   |   08:00 . Pererat Silaturrahim, DPRD Tuban Gelar Media Gathering   |   19:00 . Pria Tangerang Ditemukan Meninggal Dunia Tanpa Busana di Hotel Tuban   |   18:00 . Paduan Suara Kopri Ronggolawe Raih Juara Satu, Lomba Unjuk Bakat Harlah Kopri   |   14:00 . Kerajinan Pelepah Pisang Tuban Diekspor ke Eropa   |   11:00 . Banser Tuban Satu Komando Ikuti Apel Kebangsaan Daring   |   10:00 . Ganjar Pranowo Turun Gunung Ajak Kader Banteng Menangkan Setia Negara   |   08:00 . Mas Safuan, Wartawan yang Tak Henti Menulis Itu Berpulang   |   14:00 . Presiden BEM Unirow Ajak Masyarakat Jangan Sepelekan Covid-19   |   13:00 . Semangat Perubahan Menuju Organisasi Modern, PSMTI Jatim Gelar Musprov IV   |  
Tue, 01 December 2020
Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Monday, 17 June 2019 13:00

Tuban Butuh Data Terpadu Kemiskinan, Petugas Survei Harus Jujur

Tuban Butuh Data Terpadu Kemiskinan, Petugas Survei Harus Jujur

Reporter : Ali Imron

blokTuban.com - Sekda Tuban, Budi Wiyana menekankan urgensi data kemiskinan pada pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Salah satunya sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan program tersebut.

"Data yang tepat mampu mempercepat program pengentasan kemiskinan di kabupaten Tuban, ungkap Budi Wiyana setelah pembukaan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di ruang rapat Setda Kabupaten Tuban, Senin (17/06/2019).

Data yang termuat dalam SIKS-NG akan menjadi data tunggal terpadu yang telah disinkronkan dengan data kemiskinan lainnya dari instansi terkait. Aplikasi SIKS-NG akan menerapkan sistem by name by address sesuai dengan survei yang dilakukan.

Data yang termuat juga akan diverifikasi dan divalidasi minimal setahun sekali. Sehingga data diperoleh adalah data terbaru dan sesuai dengan kondisi riil. Data SIKS-NG akan menjadi dasar penganggaran dan pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan.

Data SIKS-NG di tingkat Kabupaten juga akan diserahkan ke provinsi untuk diverifikasi dan divalidasi untuk selanjutnya dikirim ke pusat. Dengan demikian diperoleh data yang valid mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, hingga ke desa/kelurahan.

Untuk mendapatkan data kemiskinan yang tepat, petugas survei atau perangkat desa harus sepenuhnya memahami berbagai indikator kelayakan calon penerima bantuan. Tidak hanya itu, petugas juga harus memiliki integritas dan bersikap jujur dalam melaksanakan survei.

"Petugas harus berintegritas dan bekerja dengan profesional. Jangan sampai bersikap diskriminatif kepada warga masyarakat," seru birokrat asal Nganjuk.

Lebih dari itu, masyarakat dapat ikut berperan dalam mengawal pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan. Masyarakat dapat mengadukan jika mengetahui ada warga miskin yang belum terdata.

Masyarakat dapat juga melaporkan penerima bantuan yang tidak sesuai. Dapat melapor saat musyawarah desa, bisa mengadu ke kantor Kecamatan maupun langsung ke Dinsos. Kedepannya, juga akan diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai berbagai program pengentasan kemiskinan.

Kepala Dinsos P3A Kabupaten Tuban, Nur Jannah, menambahkan kegiatan bimtek dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai aplikasi SIKS-NG. Pelatihan ini akan dilaksanakan mulai 17-20 Juni 2019.  

Pada aplikasi SIKS-NG tersedia menu yang berfungsi untuk proses perbaikan dan pengusulan penerima bantuan, antara lain: Basis Data Terpadu (BDT); Kartu Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial Pangan (KKS-BSP) PKH dan Non PKH; Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JAMKES) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS-PSKS).

Berdasarkan proses pendataan yang telah dilakukan, diperoleh hasil yaitu berdasarkan penetapan Kepmensos per November 2018, jumlah BDT Kabupaten Tuban sejumlah 145.472 Kepala Rumah Tangga.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekda Kabupaten Tuban, jumlah KKS-BSP PKH dan Non PKH periode Mei 2019 sebanyak 93.027 KK. Berdasarkan Kepmensos per 15 Maret 2019, jumlah PBI-JKN Kabupaten Tuban mencapai 532.917 jiwa. [ali/ito]



* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Tag : survei, kemiskinan, tuban



PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

  • Thursday, 26 November 2020 14:00

    Selamat, Kak Bibin Resmi Lepas Lajang

    Selamat, Kak Bibin Resmi Lepas Lajang Momen bahagia kembali dirasakan Keluarga besar Blok Media Group (BMG). Personil dari Blok Multimedia (anak perusahaan BMG), M. Tholibin resmi melepas masa lajangnya setelah menyunting pujaan hatinya, Siti Muza'roah....

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Tuesday, 19 November 2019 14:00

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax PT Pertamina (Persero) kembali menjadi objek penipuan lowongan kerja. Kali ini ada pihak mengatasnamakan Pertamina mengumumkan lowongan kerja dan kemudian memanggil pendaftar untuk melakukan berbagai tes....

    read more