11:00 . Cegah Longsor di Rengel, Relawan Tanam 1.000 Rumput Vetiver di Lahan Kritis   |   07:00 . Dear Parents, Ini Tips Merawat Kulit Bayi Agar Tidak Mudah Iritasi   |   14:00 . Harga Cabai Rawit Melonjak, Cabai Kering Jadi Alternatif   |   13:00 . 60 Persen Penerimaan Pajak di Tuban Bersumber dari Sektor Industri   |   12:00 . Diterjang Hujan Lebat, Pohon di Jalan Panglima Sudirman Tuban Tumbang   |   11:00 . Begini Cara Kerja Virtual Police   |   10:00 . Puluhan Ahli Waris Korban Covid-19 di Tuban Batal Terima Santunan Rp15 Juta   |   09:00 . Salurkan Ribuan Masker ke Pesantren, Polres Tuban Canangkan Gerakan Santri Bermasker   |   07:00 . Kanker Payudara dan Serviks Ternyata Bisa Dicegah, Begini Caranya   |   18:00 . Dampak Pandemi Covid-19, Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020 Turun   |   17:00 . SI dan Stakeholder Evaluasi Program Pemberdayaan FMK Rp7,1 Miliar   |   16:00 . Bupati Ajak Wajib Pajak Laporkan SPT Tahunan Tepat Waktu   |   12:00 . Hargai Cabai Rawit Tembus Rp100 Ribu Setara Daging Sapi   |   11:00 . Empat Orang Tak Jadi Terima SK PPPK   |   10:00 . Kenali Penyakit yang Bikin Lansia Tak Dapat Divaksin   |  
Sat, 27 February 2021
Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Upah Minimum Provinsi (UMP)

Sarbumusi Klaim Masih Ada Perusahaan Tak Patuh

bloktuban.com | Thursday, 18 October 2018 12:00

Sarbumusi Klaim Masih Ada Perusahaan Tak Patuh

Reporter: Mochamad Nur Rofiq
 
blokTuban.com - Pemerintah  menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2019 naik 8,03%. Kenaikan UMP di setiap provinsi akan diumumkan serentak pada 1 November 2018. 
 
Di Jawa Timur, UMK naik 8,03% atau Rp121.164 dari UMP 2018 yang hanya Rp1.508.894. Sehingga pada tahun 2019 mendatang estimasi UMP Jatim menjadi Rp1.630.058
 
Penetapan UMP 2019 itu merupakan hasil dari penambahan UMP 2018 dikalikan tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015.
 
Ketua Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Nahdlatul Ulama (NU) Tuban, Irhamsyah saat dikonfirmasi blokTuban.com, Kamis (18/10/2018) soal kenaikan UMP ini mengatakan, realita di lapangan masih banyak perusahaan yang tidak patuh. Mereka beralasan tidak mampu membayar sesuai penetapan upah minimum.
 
"Kenaikan upah permanen setiap tahun sudah diatur melalui PP 78/2015, namun realita di lapangan masih banyak perusahaan yang tidak patuh dengan alasan tidak mampu membayar upah sesuai ketetapan upah minimum," ujar Irhamsyah. 
 
Kendati begitu perusahaan tersebut enggan mengajukan penangguhan ke Gubernur. Sehingga kondisi ini diklaim menjadi titik lemah, mengingat jumlah pengawas tidak berbanding lurus dengan berkembangnya perusahaan yang ada. 
 
Untuk itu, Sarbumusi Tuban berharap kewenangan pengawasan harus dikembalikan kepada Kabupaten atau Kota. Meskipun uapaya tersebut tidak menjamin pengawasan akan maksimal. 
 
"Sehingga menurut kami, solusinya kewenangan pengawasan harus dikembalikan pada Kabupaten/Kota, meskipun itu jug tidak menjamin pengawasan bisa dilakukan secara maksimal," pungkasnya. [rof/ito]

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Tag : ump, tuban, sarbumusi, nu



PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

  • Wednesday, 30 December 2020 17:00

    Cangkruk Mathuk Bersama EMCL

    Lomba Essay dan Fotografi EMCL, 3 Reporter BMG Raih Juara

    Lomba Essay dan Fotografi EMCL, 3 Reporter BMG Raih Juara Pasca dilaksankan Cangkruk Mathuk dalam jaringan (daring) yang digelar operator Lapangan Banyuurip, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bersama para wartawan 3 Kabupaten pada Rabu (25/11/2020), dilanjutkan dengan lomba essay dan...

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Tuesday, 19 November 2019 14:00

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax PT Pertamina (Persero) kembali menjadi objek penipuan lowongan kerja. Kali ini ada pihak mengatasnamakan Pertamina mengumumkan lowongan kerja dan kemudian memanggil pendaftar untuk melakukan berbagai tes....

    read more